Oleh: Dedi Hardiansyah Putra
Sebagai insan pers sekaligus bagian dari ekosistem intelektual, kita perlu melontarkan otokritik tajam: sejauh mana institusi pendidikan dan media benar-benar telah memanusiakan manusia?
Pendidikan kita hari ini sedang berada di persimpangan jalan yang paradoksal. Di satu sisi, kita mengagungkan transformasi digital. Di sisi lain, kita terjebak dalam apa yang disebut oleh sosiolog Jean Baudrillard sebagai simulacra, di mana realitas pendidikan seringkali kalah oleh citra dan angka statistik semu.
Paulo Freire dalam karyanya, Pedagogy of the Oppressed, mengingatkan tentang bahaya “konsep bank” dalam pendidikan. Jika sekolah hanya menjadi tempat guru “menabung” informasi ke kepala siswa tanpa membangun daya kritis, maka kita hanya sedang mencetak sekrup dan baut kecil untuk mesin industri, bukan manusia merdeka.
Kritik ini relevan jika kita tarik ke peran media siber saat ini. Ketua umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Dr. Teguh Santosa baru-baru ini menyebut media siber sebagai “ruang belajar kedua”. Namun, jika ruang kedua ini justru dipenuhi oleh polusi informasi, clickbait, dan glorifikasi sensasi, bukankah media justru sedang melakukan “deedukasi” publik?
Kualitas SDM Indonesia adalah taruhan utama. Di era kecerdasan buatan (AI), pengetahuan teknis bisa usang dalam semalam. Yang abadi adalah nalar kritis dan integritas moral. Teori Human Capital dari Gary Becker memang menekankan pendidikan sebagai investasi ekonomi, namun kita tidak boleh lupa pada aspek Human Flourishing, kemampuan manusia untuk berkembang secara utuh sebagai makhluk sosial dan berbudaya.
Sebagai penulis yang sering berkutat dengan sejarah lokal (seperti perjalanan komunitas Tionghoa di Bengkulu), saya menyadari bahwa pendidikan terbaik adalah yang mampu mengakar pada identitas dan sejarahnya sendiri. Pendidikan yang tercabut dari akar budayanya hanya akan menghasilkan generasi yang gagap identitas di tengah arus globalisasi.
Media siber harus berani melakukan tobat nasuha. Kita harus berhenti menjadi sekadar penyalur informasi mentah. Pers harus kembali ke khitahnya sebagai kurator ilmu pengetahuan. Kita perlu lebih banyak narasi tentang guru-guru inspiratif di pelosok daerah dan inovasi sekolah yang memecahkan masalah lokal, daripada sekadar memberitakan perseteruan politik yang tak berujung.
Kolaborasi antara pemerintah dengan media siber tidak boleh hanya bersifat administratif atau terkait kontrak sosialisasi kebijakan. Kolaborasi tersebut harus menyentuh substansi: bagaimana menciptakan diskursus publik yang konstruktif.
Hardiknas 2026 harus menjadi momentum “merumuskan kembali” peran kita masing-masing. Mencerdaskan kehidupan bangsa bukanlah tugas tunggal guru di dalam kelas. Itu adalah tugas kolektif. Jika media siber gagal menjadi ruang belajar yang sehat, maka kita semua ikut bertanggung jawab atas tumpulnya akal sehat publik di masa depan. Pendidikan adalah kemerdekaan, dan kemerdekaan sejati dimulai dari pikiran yang terliterasi dengan benar.
Penulis Adalah Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Bengkulu dan Juga Sekretaris PWI Bengkulu
