Oleh: Bambang S
Di negeri yang konstitusinya menjamin pendidikan untuk setiap anak bangsa, ironi itu kembali mengetuk nurani kita. Setelah publik dikejutkan kabar tragis seorang siswa SD di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga nekat mengakhiri hidup karena tak mampu membeli pena dan buku, kini kisah lain kembali mengoyak rasa kemanusiaan.
Namanya Marselinus Beke. Usianya baru seumur jagung. Ia duduk di kelas 1 SD Inpres Golo Lambo, Kabupaten Manggarai. Namun yang membuatnya viral bukan prestasi akademik atau lomba cerdas cermat, melainkan sepatu hitam yang ia kenakan ke sekolah—jebol di bagian depan, alasnya menganga lebar, seolah tak lagi layak disebut sepatu.
Kaos kaki yang bolong-bolong dan seragam yang lusuh melengkapi potret getir itu. Bukan karena ia tak ingin rapi seperti teman-temannya. Bukan pula karena orang tuanya abai. Marselinus hanya lahir dalam keluarga yang tengah dihimpit kesulitan. Ibunya sakit-sakitan. Penghasilan tak menentu. Kebutuhan sekolah dasar pun menjadi beban yang terasa berat.
Video yang diunggah sang guru sontak menyebar luas. Simpati publik mengalir deras. Bantuan datang berupa sepatu baru, seragam, hingga alat tulis. Namun, pertanyaannya sederhana: mengapa bantuan harus menunggu viral?
Kisah Marselinus bukanlah satu-satunya. Di Dusun Lesem, Manggarai Barat, anak-anak berjalan tanpa alas kaki menembus lumpur demi sampai ke ruang kelas. Pendidikan, yang seharusnya menjadi jembatan masa depan, justru terasa seperti perjuangan fisik setiap hari.
Padahal negara sudah menegaskan komitmennya. Pasal 31 UUD 1945 menyebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan pemerintah wajib menjamin wajib belajar tanpa memungut biaya. Bahkan Pasal 12 UU yang sama menjamin peserta didik dari keluarga tidak mampu berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan.
Belum lagi amanat alokasi minimal 20 persen APBN dan APBD untuk sektor pendidikan.
Lalu di mana celahnya?
Apakah kebijakan hanya berhenti di meja rapat? Apakah angka-angka anggaran tak pernah benar-benar menyentuh sepatu jebol di kaki Marselinus? Ataukah sistem distribusi bantuan yang belum menyentuh mereka yang paling membutuhkan?
Kisah ini bukan sekadar potret kemiskinan. Ia adalah cermin yang memantulkan wajah kita semua—pemerintah, masyarakat, dan para pengambil kebijakan. Bahwa pendidikan gratis bukan hanya soal tidak memungut uang sekolah. Ia tentang memastikan setiap anak datang ke kelas dengan martabat yang utuh.
Sepatu baru Marselinus hari ini memang menghangatkan hati. Namun yang lebih penting adalah memastikan tak ada lagi anak Indonesia yang harus menunggu viral untuk bisa sekolah dengan layak.
Sebab konstitusi telah berjanji. Dan janji, seharusnya ditepati.
