Jawa Timur, Wordpers.id – Kunci pertahanan ekonomi Indonesia terletak pada pembangunan masyarakat desa. Jika masyarakat desa mampu berkompetisi dan mengembangkan diri dengan baik, apapun terpaan ekonomi dunia bisa dihadapi.
Pesan tersebut disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar di Jombang, Jawa Timur, Rabu, 1 Januari 2020.
“Kunci pertahanan ekonomi Indonesia ada di desa. Kalau masyarakat desa dapat mengelola produk pertanian dengan baik, apapun terpaan ekonomi dunia akan bisa dihadapi. Menjadikan kita bertahan, dan itu yang kita harapkan,” jelas Abdul Halim Iskandar dalam sambutan peresmian Kantor Kantor Koppontren An-Najah, Jl KH Bisri Syansuri 98 Denanyar Jombang.
Menteri Halim menceritakan tentang kondisi sejumlah negara yang memiliki persoalan ekonomi di dunia. Sehingga memang dibutuhkan semua dukungan dan kerjasama semua pihak untuk membangun Indonesia, khususnya dari masyarakat pedesaan.
Menteri Halim mengapresiasi berdirinya lembaga syariah An-Najah yang didirikan dengan modal awal Rp25 juta, tetapi mampu berkembang menjadi Rp7,8 M.
“Alhamdulillah juga punya kantor sendiri dari sebelumnya menyewa,” tegasnya.
Harapan setelah memiliki kantor pelayanan semakin luas, dan semakin tinggi tingkat pelayanannya kepada masyarakat. Sehingga tujuan mengurangi ketergantungan masyarakat kepada renternir dapat terwujud.
Tantangannya adalah tentang kepiawaian pengurus dalam memutuskan kelayakan seseorang mendapat dana pinjaman. Karena itu terkait dengan kepercayaan.
Kondisi ekonomi sekarang ini membutuhkan kecerdasan pengelola untuk memperhatikan kelompok-kelompok ekonomi mikro. Utamanya terkait kebutuhan pokok, pangan, kesehatan dan lain-lain.
Jika lembaga serupa An-Najah berkembang, maka yang akan mendapat dampak langsung adalah masyarakat desa. Karena sasarannya memang masyarakat desa.
Hampir semua yang digerakkan Kemendes PDTT berpayung pada BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Karena yang langsung bersentuhan dengan Pemerintahan Desa itu BUMDes. Sehingga akan lebih fokus, terarah dan bermanfaat kepada masyarakat desa.
“Walaupun BUMDes tidak melulu persoalan simpan pinjam, tetapi lebih besar dari itu, penggelolaan yang lebih tinggi, misalkan pengelolaan hasil pertanian dari hulu hingga hilir sehingga bisa memiliki nilai tambah, nilai hasil pertanian semakin meningkat,” urainya.
Penyerahan Ambulance
Menteri Halim di tempat yang sama juga menyerahkan bantuan berupa mobil ambulans untuk BMT NU Kabupaten Jombang. Secara simbolis kunci mobil diserahkan kepada, KH Salmanudin Yazid, Ketua PC NU Kabupaten Jombang.
“PC NU memiliki lembaga perekonomian yang mengelola BMT seluruh Jombang, asetnya itu Rp25 M, itu support dari Pemerintah Jawa Timur melalui APBD Jawa Timur. Itu anggaran 2019. Kita harapkan kinerja 12 BMT NU di Jombang semakin baik,” ungkapnya.
Dialog dengan Kepala Desa se-Jombang
Menteri Halim secara khusus juga menggelar dialog dengan para Kepala Desa se-Jombang. Dialog berlangsung santai dan gayeng dengan hanya beralaskan karpet seadanya.
Menteri Halim menyampaikan tentang kebijakan Pemerintah Joko Widodo – Ma’ruf Amin yang menargetkan pengentasan 22 Ribu desa tertinggal dalam lima tahun ke depan.
“Presiden mentargetkan 5 tahun hanya tinggal 5000 Desa, padahal saya target 10 ribu yang tertahan. Jadi dari 27 ribu desa, Kementerian Desa menyselesaikan 10 ribu desa. Tetapi Presiden tidak mau, minta yang tinggal 5 ribu desa saja. Jadi lima tahun ini harus menyelesaikan 22 ribu,” terangnya.
Karena itu, Mendes PDTT sedang profiling sampai mengelompokkan dalam cluster dan memetakan produk unggulannya. Nantinya akan disatukan dan ditelaah persoalan berikut kebutuhannya untuk didorong agar naik statusnya.
“Kebutuhannya kita lihat, kita naikkan statusnya,” tegasnya.
Menteri Halim juga mengingatkan tentang fokus penggunaan Dana Desa sebagai langkah peningkatan perekonomian desa. Salah satu yang sedang dilakukan adalah pendirian BUMdes.
“Kita akan sedang revitalisasi. Hanya saja yang masih baru, jangan tergesa-gesa bikin BUMDes sebelum betul-betul menentukan core usahanya,” ingatnya.
Karena beberapa BUMDes digunakan hanya sebagai alat meningkatkan grade desa, tanpa memikirkan kinerjanya. Sehingga pemerintahan desa dituntut kreatif core usaha yang tepat. Rls)
