Word Pers Indonesia – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mewakili pemerintah Republik Indonesia menyampaikan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Rancangan APBN Tahun Anggaran 2024 di Rapat Paripurna DPR.
KEM PPKF yang disampaikannya itu mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi berkelanjutan adanya ekspansi ekonomi nasional tahun depan.
Dalam Press Statement pascapenyampaian KEM PPKF di Rapat Paripurna DPR pada Jumat (19/5/2023), Menkeu Sri Mulyani menegaskan kembali peran KEM PPKF sebagai salah satu fondasi untuk membangun serta menyusun RAPBN 2024.
Menurutnya, hal tersebut tidak terlepas dari berbagai capaian yang dilalui selama 10 tahun terakhir ini di mana Indonesia dalam situasi yang relatif lebih baik.
“Karena memang guncangan-guncangan global yang terjadi, baik itu yang berasal dari pandemi, berasal dari geopolitik, berasal dari climate change, maupun dari disrupsi dari digital ekonomi telah menimbulkan tantangan yang tidak mudah dan tentu mempengaruhi kinerja perekonomian suatu negara,” ujarnya.
Menkeu mengatakan bahwa pemerintah terus mewaspadai berbagai tantangan eksternal tersebut sekaligus berupaya memperbaiki fondasi secara struktural perekonomian Indonesia. Menkeu juga menyebut sejumlah prioritas kebijakan tahun depan yaitu perbaikan infrastruktur, efisiensi regulasi dan birokrasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Itu yang menjadi latar belakang dan merupakan kerangka bagi kita untuk menyusun kebijakan fiskal sebagai salah satu instrumen makro ekonomi dan arah-arah dari pembangunan nasional yang akan dicapai dengan instrumen APBN,” lanjutnya.
APBN 2024 yang akan disusun bersama DPR merupakan tahun terakhir pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin. Oleh karena itu, Menkeu kembali menegaskan pemerintah akan mengupayakan serta terus fokus menjaga dan meningkatkan kemampuan demi mencapai target ekonomi serta pembangunan nasional.
“Untuk perkembangan ekonomi nasional sendiri dengan pertumbuhan kuartal satu yang cukup baik yaitu di 5,03, inflasi yang menurun, dan neraca pembayaran kita terutama dari sisi ekspor minus impor masih mengalami surplus, ini memberikan dukungan yang cukup baik bagi kita untuk menyusun APBN 2024,” tandasnya.
Namun, pemerintah juga masih terus mewaspadai tren pelemahan global termasuk dampak inflasi global yang tinggi dan suku bunga tinggi, terhadap likuiditas yang ketat serta cost of money yang sangat tinggi.
“Itulah yang akan menjadi berbagai tantangan yang harus kita kelola. Nilai tukar rupiah kita harus merefleksikan dinamika tersebut dan tentu saja dari sisi asumsi suku surat berharga negara yang kita harapkan tetap terjaga stabil dengan kebijakan fiskal dan APBN yang makin sehat dan pertumbuhan ekonomi kita yang makin baik,” kata Menkeu.
Indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2024 yaitu pertumbuhan ekonomi 5,3 persen hingga 5,7 persen, inflasi 1,5 persen hingga 3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp14.700 hingga Rp15.300 per US$, tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49 persen hingga 6,91 persen, harga minyak mentah Indonesia US$75 hingga USD85 per barel, lifting minyak bumi 597.000 hingga 652.000 barel per hari, dan lifting gas 999.000 hingga 1,054 juta barel setara minyak per hari.
Lebih lanjut Menkeu menyampaikan, di sisi APBN dengan melihat kinerja pertumbuhan ekonomi saat ini yang semakin kuat yang didorong oleh keberhasilan transformasi ekonomi, pendapatan negara diperkirakan mencapai antara 11,81 persen hingga 12,38 persen dari PDB.
Sementara, belanja negara mencapai rentang antara 13,97 persen hingga 15,01 persen dari PDB, dan keseimbangan primer diupayakan bergerak menuju positif pada kisaran defisit 0,43 persen hingga surplus 0,003 persen dari PDB.
Di samping itu, untuk mendukung kebijakan APBN 2024 tetap ekspansif, terarah, dan terukur untuk mendukung transformasi ekonomi, defisit direncanakan pada kisaran 2,16 persen hingga 2,64 persen dari PDB. Upaya untuk mendorong pembiayaan yang hati-hati, kreatif, inovatif, dan berkesinambungan terus dilakukan dengan mengendalikan rasio utang dalam batas yang tetap pruden di kisaran 38,07 persen hingga 38,97 persen dari PDB.
Dengan efektivitas kebijakan fiskal 2024 dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, tingkat pengangguran terbuka diturunkan pada tingkat antara 5,0 persen hingga 5,7 persen, angka kemiskinan terus ditekan pada rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen, gini ratio diperkirakan terus membaik dengan rentang 0,374 hingga 0,377, dan indeks pembangunan manusia 2024 ditargetkan pada rentang 73,99 hingga 74,02. Nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan juga terus ditingkatkan pada rentang 105 hingga 108 dan 107 hingga 110.
Kemenkeu/Infopublik
