Word pers Indonesia – Dalam menghadapi sorotan terkait anomali data yang muncul dalam aplikasi Sirekap milik KPU, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan respons dan melakukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki situasi tersebut. Berikut pernyataan resmi dari KPU terkait perkembangan dan tindakan yang diambil:
Perkembangan Perbaikan Data Sirekap: Sejak tanggal 15 Februari 2024 hingga saat ini, KPU telah aktif melakukan perbaikan data Sirekap. Berikut adalah perkembangan perbaikan data untuk setiap jenis pemilu:
A. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden: Perbaikan data dilakukan untuk 74.181 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
B. Pemilu DPR: Terdapat 14.651 TPS yang sedang dalam proses perbaikan data.
C. Pemilu DPD: KPU juga melakukan perbaikan data untuk 10.512 TPS dalam konteks pemilu DPD.
Untuk pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, proses perbaikan data sedang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing.
Penerapan Layanan Komputasi Awan: KPU telah mengimplementasikan layanan komputasi awan (cloud) sesuai dengan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021. Berikut adalah beberapa poin terkait manajemen data Sirekap:
A. Penggunaan Pusat Data yang berada di wilayah Republik Indonesia.
B. Perlindungan data pribadi dengan komputasi awan sebagai prosesor data pribadi.
C. Penerapan kontrol keamanan informasi dalam penyelenggaraan layanan komputasi awan.
D. Penyediaan perjanjian kerahasiaan sebagai bagian dari kontrak dengan pihak yang menggunakan layanan komputasi awan.
Hal ini menandakan bahwa server atau pusat data Sirekap berlokasi di Indonesia atau menggunakan IP di Indonesia. Sementara itu, pola pengamanan dan pola layanan informasi publik/pemilih menggunakan Content Delivery Network (CDN) dengan IP dalam dan luar negeri.
Dengan langkah-langkah ini, KPU berharap dapat mengatasi anomali data dalam Sirekap dan memastikan keamanan serta integritas data pemilu demi terciptanya proses pemungutan suara yang transparan dan akurat. (*)
