Simeulue-WordPers Indonesia-Pada Tanggal 5 Oktober 2023 Rekan-rekan wartawan Simeulue Menyambangi kantor DPRK Simeulue menyampaikan keluhannya tentang Anggaran untuk wartawan kabupaten Simeulue pada masa periode PJ Bupati Simeulue Ahmadlyah tidak ada anggaran untuk para wartawan sehingga para wartawan mempertanyakan kepada DPRK Simeulue yang disambut oleh beberapa anggota dewan di kabupaten Simeulue.
Dikutip dari satu media BERITAMERDEKA.net penyampaian ketua PWI kabupaten Simeulue ia mengatakan” Ketua PWI Simeulue Firnalis membenarkan perihal tersebut, dikatakannya bahwa anggaran kegiatan PWI di coret, menurutnya anggaran tersebut untuk kegiatan Konferensi PWI yang akan diselenggarakan pada akhir Desember 2023 mendatang.
“Bukan hanya anggaran publikasi Pers, anggaran Konferensi PWI nihil. Padahal jauh – jauh hari kami sudah memberitahukan kepada pak Sekda Asludin tentang agenda kegiatan PWI akhir Desember ini, sekitar 30 orang lebih wartawan dari berbagai media dan organisasi saat ini aktif bertugas di Simeulue ungkap ketua PWI itu firnalis.
Ketua DPRK Simeulue Irwan Suharmi mengatakan saat ada pertemuan dengan beberapa media kabupaten Simeulue ia menyayangkan tidak diakomodirnya anggaran publikasi Pers dan anggaran Konferensi PWI, menurutnya apa yang dituntut oleh wartawan saat ini merupakan memang sudah haknya wartawan yang seharusnya tidak di coret namun sebaliknya dibantu dan di fasilitasi oleh Pemkab Simeulue tuturnya.
Saat Beredar berita tentang PJ Bupati Simeulue tidak hormati profesi wartawan Pj Bupati Simeulue Ahmadlyah Angkat bicara dan membantah atas hal ini Dimana Dia mengatakan di kutip salah satu media Analisisnews.co.id Pj. Bupati Ahmadlyah,SH juga mengatakan, sebagai Pimpinan Daerah dirinya sangat mendukung penuh Keterbukaan Informasi Publik. “Saya tidak Alergi di Wawancara Wartawan yang ingin mendapatkan beragam Data atau Informasi yang dibutuhkan, namun Saya juga meminta kepada Wartawan dalam menyampaikan Informasinya secara benar, wartawan agar turut membantu menjaga Iklim Kondusif menjelang Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden/wakil Presiden menjelang Pemilu 2024 mendatang. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menangkal dan mengklarifikasi Berita-berita Hoax. Hal ini sangat penting mengingat saat ini siapa saja bisa membuat tulisan baik lewat FB, Twitter, IG maupun Media Sosial lainnya.”Mari sama-sama kita jaga Iklim Kondusif di tengah-tengah Masyarakat jelang Pemilu 2024.
Selain itu dalam waktu dekat akan dilaksanakan MTQ Tingkat Provinsi Aceh di Kepulauan Simeulue dan Aturan Ekspose kerjasama medianya sudah ada SOP di Dinas Kominsa Simeulue, mari Kita Ciptakan Pelaksanaannya berjalan Aman, Tertib, Lancar dan Sukses” harap Bupati.
Lanjut PJ Bupati Simeulue meminta Diskominsa mengantisipasi Penyebaran Berita Bohong atau Hoax di tengah Masyarakat, seperti baru-baru ini ia juga dikejutkan dengan Berita tentang Pj. Bupati Tidak Menghargai Profesi Insan Pers, Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan Sigap mengklarifikasi Berita tersebut sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Ia juga mendorong semua pihak untuk menangkal Hoax, karena saat ini sangat rawan terhadap pengaruh masalah Kebangsaan, seperti Radikalisme, Terorisme, Intoleransi dan sebagainya. “Pers harus bisa menyajikan Berita yang Akurat, Berimbang, serta Menyejukkan. “Peran Pers sangat penting untuk menangkal berita Hoax.”ucapnya.
Apapun yang disampaikan Insan Pers, apakah berita baik ataupun buruk tetap bertujuan dalam kerangka ikut membangun bangsa. Sehingga Ia berharap sampaikan berita maupun Kritikan secara tepat. dalam Analogi, bahwa kita ini Manusia biasa yang bisa saja berbuat salah, bukan Malaikat yang suci dari berbuat salah. Kita manusia biasa yang juga pasti pernah berbuat baik. “Oleh karena itu dalam mengkritik, sampaikanlah kritik secara tepat dan berimbang.”tutup Ahmadlyah.
Sedangkan kadis Komisa Kabupaten Simeulue Misrahudin mengatakan untuk Anggaran Media sesuai dengan telaahan Staf yang telah kami usulkan atas Musyawarah di Ruang Rapat Pak Ketua DPRK, pada tanggal 22 Agustus 2023, dan turut dihadiri oleh Unsur DPRK, Unsur Pemerintah, Unsur Bappeda, Unsur DPKKD, Unsur Diskominsa, Unsur Hukum, dan Unsur Pihak Media, telah kami berikan ke Tim TAPK setelah Disposisi Pak Bupati dan Pak Sekda untuk dilakukan Pembahasan, namun perlu kami luruskan bahwa untuk saat ini masih dalam Pembahasan, saya juga sudah sampaikan ke Tim TAPK mohon dapat dipertimbangkan dalam Pembahasan nanti, memang saat ini Kondisi Keuangan Daerah kita sangat terbatas mala Defisit, namun kepada Rekan-rekan Media untuk bersabar dalam hal ini, oleh karena itu saya minta kepada Rekan-rekan untuk Profesional dalam menghadapi hal ini, Profesi ini harus bisa memberikan Konten-konten Positif yang dapat menumbuhkan Optimisme bagi Masyarakat.”katanya.
Tambahnya menurut Misrahuddin, Media Sosial dan Media Massa harus terus memberikan Konten-konten Positif yang dapat menumbuhkan optimisme. Sehingga mampu membawa Perubahan bagi Daerah kita di tengah keadaan kita pada saat ini dan saya berharap mari kita kompak untuk membangun Daerah dalam penggunaan media sosial secara meluas di kalangan Masyarakat. “Sebagai langkah Pengawasan, Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Diskominsa, kami juga minta kepada Rekan-rekan Media mari kita bersama–sama untuk menyukseskan MTQ yang sebentar lagi akan dilaksanakan, Saya mengajak Masyarakat untuk bijak menggunakan Media, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE sebagai Tata Kelola Perilaku di Dunia Maya, harus selaras dengan Pemikiran-pemikiran yang Positif, tapi saya kira Pemerintah Kabupaten Simeulue Optimis dan berusaha terus menuju ke arah yang lebih baik. Untuk itu Pers dan Humas Kominsa sama-sama punya kewajiban untuk mendorong agar Publik tetap Optimis dalam menatap Kemajuan Daerah dan di sini Peran Humas Kominsa dan Pers jadi sangat besar,” ajaknya.
