Jakarta, Word Pers Indonesia – Aturan baru soal pengembalian kelebihan bayar pajak alias restitusi resmi terbit. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2026 berlaku sejak 1 Mei 2026.
PMK-28/2026 ini ganti aturan lama soal pengembalian pendahuluan pajak. Tujuannya tak lain, proses lebih cepat, data lebih akurat, dan yang dapet fasilitas bener-bener wajib pajak patuh.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti bilang, ini buat jaga keseimbangan. “Penyempurnaan kebijakan ini bertujuan agar fasilitas pengembalian pendahuluan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran, sekaligus menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan,” ujarnya, Minggu 4/5/2026.
Bedanya Apa? Gak Perlu Diperiksa, Cukup Diteliti
Kunci di PMK baru itu restitusi pendahuluan diproses lewat penelitian, bukan pemeriksaan. Artinya, duit kelebihan bayar bisa cair lebih cepat asal data wajib pajak valid dan bersih.
“Regulasi ini menunjukkan komitmen DJP dalam mendorong keadilan dan kemudahan layanan perpajakan melalui penentuan kriteria yang lebih terukur serta proses yang semakin akuntabel,” tambah Inge.
Siapa yang Berhak Dapat Restitusi Cepat? Ada 3 kelompok wajib pajak yang bisa nikmati fasilitas ini:
Wajib Pajak Kriteria Tertentu Pasal 17C UU KUP: WP patuh, gak nunggak pajak, gak pernah dipidana pajak
Wajib Pajak Persyaratan Tertentu Pasal 17D UU KUP: Omzet dan jumlah lebih bayarnya ada batasan
PKP Berisiko Rendah Pasal 9 ayat 4c UU PPN: Eksportir atau yang jual ke pemungut PPN, sesuai kriteria
PMK-28/2026 juga perjelas cara ngajuin, proses penelitian, sampai batas waktu cair. Jadi wajib pajak gak digantung kepastian.
Targetnya WP Makin Percaya, Pajak Makin Patuh Lewat aturan baru ini, DJP mau ningkatin kepercayaan wajib pajak.
Kalau restitusi cepet dan pasti, harapannya kepatuhan sukarela naik. Sistem pajak jadi lebih adil dan kredibel.
Salinan PMK Nomor 28 Tahun 2026 bisa diunduh di laman resmi DJP: www.pajak.go.id
Editor: ANASRIL
