Jakarta, Word Pers Indonesia – Presiden RI, Prabowo Subianto, mencetuskan wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah—seperti gubernur, bupati, dan wali kota—kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ia menilai sistem ini lebih efisien dan hemat biaya, serupa dengan yang diterapkan di beberapa negara lain.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, seperti Malaysia, Singapura, India. Sekali pilih anggota DPRD, ya sudah, DPRD itulah yang memilih gubernur dan bupati,” ujar Prabowo saat memberikan pidato pada puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kamis (12/12) malam.
Prabowo menyebut bahwa anggaran besar yang dihabiskan untuk Pilkada bisa dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak. “Uang itu bisa digunakan untuk memberi makan anak-anak, memperbaiki sekolah, atau meningkatkan infrastruktur irigasi,” jelas Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Ia juga menambahkan, dengan mengurangi pengeluaran untuk Pilkada, efisiensi anggaran negara dapat lebih terasa. “Ini sebetulnya bisa kita putuskan bersama malam ini, dengan banyak ketua umum partai politik yang hadir,” sindir Prabowo, mengajak para petinggi partai untuk mempertimbangkan gagasan tersebut.
Prabowo turut menyinggung mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh kontestan Pilkada. Menurutnya, sistem yang ada saat ini membebani kandidat, baik yang menang maupun yang kalah.
“Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Yang menang saja terlihat lesu, apalagi yang kalah,” ujarnya. “Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, baik dari negara maupun dari individu-individu politik,” tambah Prabowo.
Wacana ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat dan pengamat politik. Pengamat politik Universitas Indonesia, Ade Saputra, menilai wacana ini perlu kajian mendalam. “Mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD memang efisien secara anggaran, tetapi apakah akan meningkatkan kualitas demokrasi? Ini yang perlu dipertimbangkan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan pentingnya mendengar aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan besar seperti ini. “Kita harus melihat dampaknya terhadap demokrasi di tingkat lokal. Jangan sampai efisiensi justru mengorbankan hak masyarakat untuk memilih langsung,” tegas Puan.
Wacana ini juga memicu diskusi hangat di media sosial. Beberapa netizen menyambut baik ide Prabowo karena dianggap mengurangi praktik politik uang dalam Pilkada. Namun, tidak sedikit yang mengkhawatirkan potensi sentralisasi kekuasaan di DPRD, yang bisa memperburuk korupsi politik di tingkat daerah.
Prabowo menutup pidatonya dengan menegaskan pentingnya evaluasi sistem yang ada. “Kita harus bersama-sama memperbaiki sistem ini demi Indonesia yang lebih efisien dan adil,” pungkasnya.
Wacana ini diprediksi akan menjadi isu besar dalam perdebatan politik nasional ke depan, terutama menjelang Pilkada serentak berikutnya. (*)
