Dinkes: Legalitas Ini Sangat Penting
Tulungagung, Word Pers Indonesia – Puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Tulungagung masih beroperasi meski belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dari total 129 SPPG yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebanyak 30 dapur disebut belum memiliki sertifikat tersebut.
Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Tulungagung, Mamik Hidayah, mengatakan 69 SPPG telah memiliki SLHS. Sementara 30 lainnya masih dalam proses pengajuan melalui Online Single Submission (OSS) dan 30 SPPG lainnya belum mengajukan.
Menurut Mamik, SLHS menjadi salah satu indikator penting untuk memastikan dapur SPPG memenuhi standar kesehatan dan sanitasi, termasuk dalam pengelolaan limbah.
“SLHS itu penting, karena sebagai legalitas dan indikator bahwa SPPG sudah berjalan sesuai ketentuan. Termasuk pengelolaan limbah SPPG,” ujar Mamik.
Dalam proses penerbitan SLHS, Dinkes berwenang melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). Pemeriksaan mencakup berbagai aspek, mulai dari kondisi lantai, penggunaan material food grade, fasilitas cuci tangan hingga jalur steril makanan.
Setiap SPPG harus memenuhi nilai minimal 81 persen dari komponen penilaian IKL yang ditetapkan.
Sementara 30 dapur yang masih berproses melalui OSS tengah melengkapi sejumlah persyaratan administrasi. Salah satunya terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tulungagung.
“Proses penerbitan SLHS sebenarnya tidak butuh waktu lama apabila semua syarat telah dilengkapi,” jelasnya.
Dinkes Tulungagung terus mendorong 30 SPPG yang belum mengajukan sertifikasi agar segera melengkapi persyaratan. Mamik bahkan menyebut masih terdapat dapur SPPG yang telah beroperasi sejak 2025 namun belum mengantongi SLHS.
“Sebenarnya kami terus mendorong SPPG agar segera mengurus SLHS. Bahkan kami masih temukan SPPG yang berdiri sejak tahun 2025 belum memiliki SLHS,” pungkasnya.
Reporter: Agris
Editor: ANasril
