Word Pers Indonesia, Jakarta – Spektrum Demokrasi Indonesia menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya dialog kebangsaan antara Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polkam RI) dengan Forum Kebangsaan Pimpinan MPR-DPR 1999–2024 yang berlangsung pada Minggu, 15 Maret 2026 di Parle Senayan Park, Jakarta. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Djamari Chaniago bersama para alumni Pimpinan MPR-DPR pascareformasi.
Forum ini diprakarsai oleh Bambang Soesatyo dan dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional yang pernah menjabat sebagai pimpinan MPR dan DPR, antara lain Marzuki Alie, Lukman Hakim Saifuddin, Melani Leimena Suharli, Ahmad Farhan Hamid, Agus Hermanto, Priyo Budi Santoso, Setya Novanto, Sidarto Danusubroto, Anis Matta, Hajriyanto Y. Thohari, Achmad Dimyati Natakusumah, Agung Laksono, Ahmad Basarah, Fahri Hamzah dan Sufmi Dasco. Hadir pula Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI (Purn) Heri Wiranto serta Anggota DPR RI Robert Kardinal.
Spektrum Demokrasi Indonesia yang menghimpun para akademisi dan peneliti di bidang hukum, demokrasi, konstitusi, sosial, statistika, dan kebijakan publik menilai forum ini sebagai ruang dialog strategis, yang mempertemukan pengalaman kenegarawanan para pemimpin bangsa dengan kebutuhan kebijakan negara di tengah perubahan global yang cepat.
Para peneliti Spektrum Demokrasi Indonesia mengapresiasi keterbukaan Menko Polkam RI dalam menerima masukan dan aspirasi dari para tokoh bangsa. Sikap tersebut dinilai mencerminkan praktik demokrasi deliberatif, yakni proses perumusan kebijakan yang menghargai pertukaran gagasan, pengalaman, dan perspektif lintas generasi kepemimpinan nasional.
Johnson Rajagukguk, pakar hukum Spektrum Demokrasi Indonesia, menilai bahwa pengalaman para pimpinan MPR-DPR pada masa pascareformasi merupakan sumber refleksi penting bagi penguatan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Menurutnya, dialog seperti ini memperkaya perspektif pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas politik, supremasi hukum, dan kepentingan nasional.
Dari perspektif demokrasi dan percepatan teknologi, Dwi Nugroho Marsudiyanto menegaskan bahwa politik keamanan nasional saat ini tidak dapat dipisahkan dari dinamika global, perkembangan teknologi, serta perubahan geopolitik internasional. Oleh karena itu, pertukaran gagasan antara pemerintah dan para pemimpin berpengalaman menjadi penting dalam merumuskan strategi keamanan nasional yang adaptif dan berorientasi masa depan.
Sementara itu, Mohammad Reza, peneliti bidang konstitusi dan kebijakan publik Spektrum Demokrasi Indonesia, menilai bahwa forum kebangsaan ini memiliki nilai strategis sebagai ruang refleksi ketatanegaraan. Pengalaman para pimpinan MPR dan DPR dalam mengawal proses reformasi konstitusi serta dinamika demokrasi Indonesia menjadi modal penting dalam memberikan perspektif kebijakan yang lebih komprehensif bagi pemerintah.
Ditempat yang sama, Rhini Fatmasari menambahkan bahwa dalam menghadapi isu keamanan nasional dan pengelolaan ekonomi strategis termasuk sektor mineral, negara perlu memperkuat pendekatan berbasis data dan analisis statistik agar setiap kebijakan publik memiliki landasan evidensi yang kuat.
Di sisi lain, Peneliti Spektrum Demokrasi Indonesia lainnya, Popy Rakhmawaty menekankan bahwa kebijakan keamanan dan pembangunan ekonomi harus tetap memperhatikan dimensi sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, menurutnya, harus memastikan kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial bagi seluruh warga negara.
“Artinya semua harus memperhatikan aspek sosial dan perlindungan HAM bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali,” tutur Popy Rakhmawaty.
Spektrum Demokrasi Indonesia menilai kontribusi pemikiran dari para alumni pimpinan MPR dan DPR periode 1999–2024 merupakan bentuk tanggung jawab moral dan intelektual dalam menjaga keberlanjutan kehidupan demokrasi Indonesia. Forum ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang silaturahmi, tetapi juga wadah pertukaran gagasan yang mampu melahirkan solusi terhadap berbagai persoalan bangsa.
Spektrum Demokrasi Indonesia berharap berbagai masukan dan rekomendasi yang berkembang dalam forum tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan yang konstruktif bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara Indonesia.
Dengan mempertemukan pengalaman kenegarawanan, analisis akademik, dan keterbukaan pemerintah terhadap dialog, forum kebangsaan seperti ini diyakini dapat memperkuat kualitas demokrasi, tata kelola negara, serta arah pembangunan nasional di masa depan.
