Jakarta, Word Pers Indonesia – Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi menyelenggarakan Webinar yang mengusung tema Perlindungan Hukum dan Etik Legal Bagi Tenaga Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Webinar diikuti oleh 539 peserta dari berbagai daerah di Indonesia yang berprofesi sebagai tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga penunjang, dan lain sebagainya.
Dalam webinar kali ini sebagai narasumber yaitu Assoc Prof. Dr. H. Kemas Herman, SH., MH., M.Si yang juga Dewan Pengawas RSUD CAM Kota Bekasi. Selain itu narasumber juga berprofesi sebagai dosen pada program pascasarjana program doktor ilmu hukum universitas borobudur, Ketua Badan Advokasi Konsultasi dan Bantuan Hukum Majelis Adat Kerajaan Nusantara (Bakum MAKN), pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri Nasional, dan Ketua LKBH Trisula Kota Bekasi.
Webinar tentang Perlindungan Hukum dan Etik Legal ini dibuka secara resmi oleh Dr. dr. Ellya Niken Prastiwi, MKM, MARS selaku wakil direktur pelayanan medis yang mewakili Dr. dr. Kusnanto Saidi, MARS selaku direktur yang sedang ada kegiatan yang bersamaan diluar kantor. Sedangkan sebagai moderator dalam kegiatan ini adalah H. Zubaidi Asnan, SH., S.Sos., M.Si yang juga ketua SPI RSUD CAM Kota Bekasi.
Kemas Herman, dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa betapa pentingnya pemahaman bagi profesional dibidang kesehatan mengenai standar etik di sektor kesehatan, peran dan tanggung jawab staf kesehatan, serta tata cara penyelesaian dugaan pelanggaran di bidang kesehatan.
“Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan standar etik sebagai landasan hukum untuk memastikan integritas, keadilan, dan akuntabilitas dalam sektor kesehatan di Indonesia. Standar ini mencakup prinsip keadilan, integritas, non-maleficence (tidak merugikan), dan beneficence (mendahulukan kebaikan), serta menjamin perlindungan hak pasien, kewajiban tenaga kesehatan, dan keadilan akses layanan kesehatan,” kata Kemas Herman, Selasa (11/2/2025).
Selain itu, ia juga memberikan landasan hukum dan panduan bagi staf kesehatan dalam menjalankan peran, kewenangan, serta tanggung jawab mereka dengan profesionalisme, etika, dan akuntabilitas. Staf kesehatan diwajibkan memberikan pelayanan sesuai standar profesi, standar operasional, dan prosedur yang berlaku untuk menjamin mutu, keamanan, dan kesejahteraan pasien, serta tunduk pada batas kompetensi masing-masing.
Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa tata cara penyelesaian pelanggaran di bidang kesehatan diatur dalam UU No. 17 Tahun 2023 sebagai regulasi utama, kode etik profesi, dan peraturan teknis lainnya.
“Undang-Undang ini mencakup mekanisme pelaporan, penyelidikan, dan penyelesaian sengketa, melibatkan aspek administratif, perdata, dan pidana untuk melindungi hak pasien serta memastikan profesionalisme tenaga kesehatan,” tuturnya.
