Mukomuko – Rencana penutupan usaha Room Karaoke Sidodadi oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menuai tanda tanya. Kebijakan tersebut dinilai sejumlah pihak terkesan tebang pilih, tidak adil, dan perlu dikaji kembali dari sisi prosedur penegakan aturan.
Sorotan ini mencuat setelah digelarnya musyawarah di Kantor Desa Sidodadi beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut dihadiri masyarakat sekitar lokasi usaha, RT, kepala dusun, kepala desa, BPD, camat, tokoh masyarakat, pihak perizinan, serta Satpol PP Kabupaten Mukomuko.
Dalam musyawarah itu, muncul keterangan bahwa warga yang tinggal di sekitar Room Karaoke Sidodadi tidak merasa terganggu dengan keberadaan usaha tersebut.
Hal itu disampaikan langsung oleh Jepri Oktavianus selaku Ketua RT setempat. Ia menegaskan bahwa selama ini pihak RT bersama masyarakat telah melakukan pemantauan terhadap aktivitas usaha tersebut.
“Kami selaku RT setempat beserta warga sekitar usaha room karaoke tersebut tidak merasa terganggu. Kita juga sering melakukan pemantauan berkala. Para pemandu lagu juga tidak memakai pakaian yang tidak sopan saat berangkat atau pulang dari kerjanya. Adapun soal keributan, akhir-akhir ini kami tidak mendengar adanya keributan yang menimbulkan keresahan warga,” ungkap Jepri dalam musyawarah tersebut.
Menurutnya, kondisi lingkungan sekitar lokasi usaha selama ini relatif aman dan kondusif. Karena itu, rencana penutupan usaha tersebut dinilai perlu mempertimbangkan fakta dan keterangan masyarakat yang benar-benar tinggal berdekatan dengan lokasi.
Dalam musyawarah itu juga muncul perbedaan pandangan. Salah seorang tokoh masyarakat yang rumahnya disebut cukup jauh dari lokasi usaha turut menyampaikan keberatan terhadap keberadaan karaoke tersebut. Kondisi ini memunculkan pertanyaan karena warga yang tinggal paling dekat justru menyatakan tidak merasa terganggu.
SP 1 Sudah Dijalankan, Mengapa Langsung Bicara Penutupan?
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah tahapan pemberian surat peringatan oleh Satpol PP Mukomuko.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam musyawarah, Satpol PP sebelumnya telah menerbitkan Surat Peringatan Pertama (SP 1). Peringatan tersebut berkaitan dengan harapan agar tidak terjadi keributan yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat.
Namun, menurut keterangan warga dan RT setempat, setelah SP 1 diberikan, kondisi lingkungan tetap aman dan tidak ditemukan keributan yang menimbulkan keresahan masyarakat.
Yang kemudian dipertanyakan, mengapa rencana penutupan sudah muncul sementara Surat Peringatan Kedua (SP 2) disebut belum diterbitkan?
Warga mempertanyakan dasar dan tahapan prosedur yang digunakan pemerintah daerah dalam mengambil langkah tersebut.
“Kalau SP 1 sudah ditaati dan tidak ada keributan, kenapa langsung bicara penutupan? Mana SP 2-nya? Mana SP 3-nya? Mana bukti pelanggarannya?” demikian pertanyaan yang mengemuka dalam musyawarah.
Meski demikian, tahapan pemberian surat peringatan hingga penutupan tetap harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan jenis pelanggaran yang diduga terjadi.
Karaoke Lain Beroperasi, Mengapa Sidodadi yang Disorot?
Selain persoalan prosedur, masyarakat juga menyoroti konsistensi penegakan aturan terhadap tempat usaha sejenis di Kabupaten Mukomuko.
Pasalnya, menurut informasi yang disampaikan warga, terdapat sejumlah usaha karaoke lain yang juga berlokasi tidak jauh dari kawasan permukiman, tetapi tidak menghadapi langkah penutupan serupa.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai standar penindakan yang diterapkan pemerintah daerah.
Jika persoalannya adalah lokasi usaha yang berdekatan dengan permukiman, masyarakat meminta agar pemerintah menerapkan aturan yang sama terhadap seluruh usaha sejenis.
Begitu pula jika alasan penindakan berkaitan dengan ketenteraman masyarakat, pemerintah diminta menunjukkan bukti dan hasil pemeriksaan yang jelas.
“Kalau memang mau ditutup, ya ayo silakan ditutup semuanya dan jangan tebang pilih,” tegas warga dalam musyawarah tersebut.
Pemkab Mukomuko Diminta Tidak Gegabah
Masyarakat berharap Bupati Mukomuko dan Satpol PP tidak terburu-buru mengambil keputusan sebelum seluruh fakta, keterangan warga, serta aspek administrasi dan perizinan diperiksa secara menyeluruh.
Penegakan peraturan daerah memang merupakan kewenangan pemerintah, tetapi pelaksanaannya harus mengedepankan kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan perlakuan yang sama terhadap seluruh pelaku usaha.
Jangan sampai muncul kesan bahwa penindakan hanya diarahkan kepada satu tempat usaha, sementara usaha lain dengan kondisi yang dianggap serupa tidak mendapatkan perlakuan yang sama.
Pada akhirnya, masyarakat tidak menolak penegakan aturan. Namun, mereka menginginkan aturan ditegakkan secara konsisten, profesional, dan tanpa tebang pilih.
Pemerintah Kabupaten Mukomuko juga diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar hukum rencana penutupan Room Karaoke Sidodadi, termasuk jenis pelanggaran yang ditemukan dan tahapan penindakan yang telah dilakukan.
Editor: Anasril
