Fasilitas CR-V Sudah Ada, Hilux dan CRF Kembali Dikuasai! FPR Minta Inspektorat Periksa DPRD Mukomuko

Mukomuko, Word Pers Indonesia – Penggunaan kendaraan milik pemerintah daerah kembali menjadi sorotan di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Kali ini, perhatian publik tertuju pada dugaan penguasaan sejumlah kendaraan operasional oleh unsur pimpinan DPRD Mukomuko di luar fasilitas kendaraan dinas jabatan yang telah disediakan.

Sorotan tersebut mengarah kepada DS, kader Partai Gerindra yang menjabat Wakil Ketua II DPRD Mukomuko. Ia disebut menggunakan satu unit mobil Toyota Hilux bernomor polisi BD 1967 NY dan sepeda motor Honda CRF, selain mobil Honda CR-V yang merupakan fasilitas kendaraan jabatan.

Persoalan ini memantik pertanyaan mengenai tertib administrasi dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Sebab, kendaraan yang bersumber dari keuangan negara harus memiliki kejelasan status, dasar penggunaan, penanggung jawab, serta mekanisme pemanfaatannya.

Berdasarkan keterangan Sekretaris DPRD Mukomuko, Agus Sumarman, yang ditemui Kamis (19/11/2026), fasilitas kendaraan jabatan bagi unsur pimpinan DPRD sebenarnya telah terpenuhi.

Agus menjelaskan, Ketua DPRD memperoleh satu unit Mitsubishi Pajero Sport berkapasitas mesin 2.400 cc. Sementara Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II masing-masing mendapatkan satu unit Honda CR-V berkapasitas mesin 2.000 cc.

“Untuk kendaraan jabatan unsur pimpinan, masing-masingnya satu unit, sudah terpenuhi,” kata Agus, sebagaimana dikutip dari Mukomuko Terkini.

Namun, dalam keterangannya, Agus juga mengungkap adanya kendaraan lain yang digunakan unsur pimpinan DPRD di luar kendaraan jabatan tersebut.

“Untuk Waka II, ada Hilux BD 1967 NY dan motor CRF, ini memang tidak ada kaitannya dengan jabatan. Kemudian Waka I, Pajero Sport dan Hilux double cabin. Ini juga bukan kendaraan jabatan,” ujar Agus.

Keterangan tersebut membuka ruang pertanyaan lebih jauh: bagaimana status administrasi kendaraan-kendaraan tersebut, siapa yang bertanggung jawab atas penggunaannya, dan apakah terdapat dokumen peminjaman atau penetapan pengguna yang sah?

Persoalan semakin menarik perhatian karena Toyota Hilux yang disebut digunakan DS ternyata bukan kendaraan yang baru muncul dalam polemik.

Agus mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diketahuinya, kendaraan tersebut sudah digunakan DS ketika masih menjabat sebagai anggota DPRD Mukomuko.

Penggunaan Hilux itu sebelumnya sempat menjadi perbincangan hingga pihak eksekutif disebut pernah menyurati DPRD agar kendaraan tersebut dikembalikan.

Mobil tersebut kemudian sempat ditarik dan digunakan oleh Kesbangpol sebelum diamankan oleh Sekretaris Daerah. Namun, kendaraan itu belakangan kembali berada dalam penguasaan DS.

“Bagaimana proses peminjamannya kita belum tahu itu, saya di Sekwan baru satu tahun ini. Dan mobil itu sudah ada di tangan beliau,” ungkap Agus.

Pernyataan Sekwan tersebut menjadi titik penting yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Jika benar kendaraan telah ditarik melalui mekanisme pemerintah daerah, publik berhak mengetahui bagaimana proses kendaraan itu kembali digunakan, siapa yang memberikan persetujuan, serta dokumen apa yang menjadi dasar penguasaannya.

Kejelasan administrasi diperlukan agar tidak muncul kesan bahwa aset daerah dapat berpindah tangan atau digunakan tanpa prosedur yang transparan.

Persoalan tersebut turut mendapat perhatian Ketua Forum Pemuda Rakyat (FPR) Mukomuko, Saprin Efendi, S.Pd.

BACA JUGA:  Lagi Rapat Paripurna HUT-19 Mukomuko, Massa Geruduk Kantor DPRD, Ini Tuntutannya

Saprin mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tidak berhenti pada klarifikasi administratif. Menurutnya, seluruh penggunaan kendaraan milik daerah oleh unsur pimpinan DPRD harus diperiksa secara terbuka.

“Kami menuntut transparansi dan kepatuhan terhadap aturan. Uang rakyat harus dikelola dengan tertib dan tidak boleh disalahgunakan. Khusus penggunaan aset daerah oleh unsur pimpinan dewan ini, kita minta diusut tuntas. Sebab kami menduga adanya indikasi tindak pidana yang mengarah ke tindak pidana korupsi,” tegas Saprin.

Ia menilai, jabatan publik tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk menggunakan fasilitas negara di luar ketentuan.

Menurut Saprin, pemeriksaan harus mencakup seluruh kendaraan yang digunakan unsur pimpinan DPRD, termasuk status kepemilikan, dokumen peminjaman, dasar penetapan pengguna, serta pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya.

Di tengah berkembangnya persoalan tersebut, upaya konfirmasi kepada DS juga telah dilakukan awak media Wordpers.id melalui sambungan telepon.

Namun, hingga berita ini disusun, DS belum memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Nomor kontak wartawan juga diduga telah diblokir sehingga komunikasi tidak dapat dilanjutkan melalui nomor tersebut.

Saprin turut menyoroti persoalan komunikasi pejabat publik dengan media.

“Kalau pejabat blokir wartawan, itu sudah tidak sehat. Berarti dia takut kebenaran terungkap. Pejabat itu digaji uang rakyat, wajib terbuka, bukan malah sembunyi di balik blokir!” ujarnya.

Meski demikian, belum adanya tanggapan dari DS tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas dugaan yang berkembang. Hak jawab tetap harus diberikan agar pemberitaan memenuhi prinsip keberimbangan.

FPR Mukomuko menyampaikan sejumlah tuntutan agar persoalan penggunaan kendaraan milik pemerintah daerah tidak berhenti menjadi polemik.

Pertama, Inspektorat Kabupaten Mukomuko diminta melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh kendaraan dinas yang digunakan masing-masing unsur pimpinan DPRD.

Kedua, Sekretariat DPRD diminta membuka daftar inventaris kendaraan dinas, termasuk identitas kendaraan, status penggunaan, dokumen penetapan, serta nama penanggung jawabnya.

Ketiga, apabila hasil pemeriksaan menemukan kendaraan yang digunakan tidak sesuai ketentuan, pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah penertiban, termasuk menarik dan mengembalikan aset tersebut ke pengelolaan BMD sesuai prosedur.

Persoalan ini menjadi ujian bagi transparansi pengelolaan aset daerah di Mukomuko.

Masyarakat tidak sedang mempersoalkan siapa yang menduduki jabatan pimpinan DPRD. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah setiap kendaraan milik pemerintah telah digunakan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, kendaraan dinas bukan fasilitas pribadi. Setiap unit merupakan aset daerah yang pengelolaannya harus tertib, transparan, dan dapat diaudit.

Kini, persoalan berada di tangan pemerintah daerah, Inspektorat, dan pihak terkait untuk membuka fakta sebenarnya. Jika seluruh prosedur telah dipenuhi, dokumen administrasi dapat menjadi jawaban. Namun, apabila ditemukan pelanggaran, penertiban dan pertanggungjawaban harus dilakukan sesuai ketentuan hukum.

Pewarta: Bambang
Editor: ANasril

Sumber: Sebagian informasi dan keterangan Sekretaris DPRD Mukomuko dikutip dari Mukomuko Terkini. Keterangan Ketua FPR Mukomuko berdasarkan pernyataan kepada media.

Posting Terkait

Jangan Lewatkan

News Feed