“Proyek Irigasi BWS Sumatera VII Diduga Bermasalah: Jon Simamora Murka, Minta APH Turun Tangan!”
Mukomuko, Word Pers Indonesia – Polemik proyek irigasi tersier milik Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII Bengkulu di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, semakin panas. Setelah para petani mengeluhkan kualitas bangunan yang dinilai asal-asalan dan tanpa papan informasi, kini kecaman keras datang dari Anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Teramang Muar Provinsi Bengkulu, Jon Simamora.
Jon yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I TKPSDA, menilai proyek itu sarat penyimpangan dan harus segera dihentikan sementara hingga dilakukan evaluasi total terhadap mutu dan transparansi pekerjaan.
“Kalau memang seperti yang diberitakan dan dikeluhkan para petani, saya minta pekerjaan itu segera dihentikan. Petani itu berhak memboikot karena bangunan ini dibangun untuk mereka. Mereka punya hak atas kualitas, bukan bangunan asal-asalan seperti itu,” tegas Jon Simamora kepada wartawan, Senin (14/10/2025).
Swakelola Bukan Alasan untuk Asal Kerja
Jon menegaskan, alasan proyek dikerjakan secara swakelola oleh kontraktor yang ditunjuk langsung pihak Satuan Kerja (Satker) BWS, tidak bisa dijadikan pembenaran untuk mengabaikan kualitas dan pengawasan.
“Mentang-mentang swakelola dan yang nunjuk kontraktor itu orang Satker, jangan seenaknya membangun. Itu uang pajak rakyat. Saya ingatkan Satker yang membidangi ini, jangan main-main!” ujarnya lantang.
Jon bahkan mengungkap adanya dugaan kuat praktik suap hingga 20 persen dalam sistem penunjukan proyek swakelola di lingkungan BWS Sumatera VII Bengkulu.
“Sudah jadi rahasia umum, banyak yang bilang untuk dapat pekerjaan swakelola di BWS itu harus setor sampai 20 persen. Kalau benar begitu, wajar hasil bangunan seperti itu. Lemah pengawasan, campuran material tidak sesuai, bahkan tebal bangunan yang seharusnya 30 cm cuma 5 cm — itu sudah gila-gilaan,” tambahnya.
TKPSDA Akan Turun Sidak ke Lokasi
Menurut Jon, lemahnya fungsi pengawasan memperkuat dugaan adanya permainan kotor antara pelaksana proyek dan pengawas lapangan. Ia memastikan TKPSDA akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi irigasi untuk memastikan laporan warga.
“Kami akan turun langsung ke lokasi. Kalau benar pengawasan dibiarkan lemah, itu bukti pembiaran dari pihak Satker. Jangan sampai uang negara habis tapi hasilnya justru merugikan petani,” ujarnya menegaskan.
Petani Keluhkan Kualitas Cor dan Elevasi Bangunan
Sebelumnya, petani di Desa Ranah Karya dan Desa Arah Tiga melaporkan proyek irigasi BWS yang tengah dikerjakan di dua titik, yakni BLP 1B Kiri (Desa Ranah Karya) dan BLP 2M (Desa Arah Tiga).
Mereka mengaku tidak tahu sumber anggaran, nilai proyek, maupun pelaksananya, lantaran tidak ada papan informasi di lokasi.
“Bangunan irigasinya tidak lurus, seperti ular. Campuran cornya rapuh,” ujar Heriyadi, petani Desa Ranah Karya.
“Bahkan ada yang campur tanah, pasirnya kebanyakan. Kami sudah sampaikan ke pengawas tiga kali, tapi tidak digubris,” tambah Syamsu Anuar, petani Desa Arah Tiga.
Pihak UPI Akui Ada Kesalahan Teknis
Menanggapi keluhan itu, Ketua Unit Pengelola Irigasi (UPI) Manjuto, Sumarlin, ST, membenarkan bahwa proyek tersebut memang milik BWS Sumatera VII Bengkulu dan dikerjakan dengan sistem swakelola. Ia juga mengakui adanya kesalahan teknis fatal pada elevasi bangunan di Desa Arah Tiga, yang akan segera dibongkar dan dibangun ulang.
“Kami akui ada kesalahan elevasi di proyek BLP 2M. Itu akan kami perbaiki. Soal papan informasi, memang seharusnya wajib ada, dan akan kami tindaklanjuti,” kata Sumarlin.
Desakan Audit dan Tindakan Hukum
Menutup keterangannya, Jon Simamora mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan memeriksa dugaan permainan proyek irigasi di bawah BWS Sumatera VII Bengkulu.
“APH harus segera memanggil semua kontraktor dan pihak Satker BWS yang terlibat. Periksa satu per satu hasil pekerjaannya, pasti akan ketahuan di mana permainan kotornya. Kalau perlu, lakukan audit menyeluruh terhadap semua proyek irigasi swakelola di bawah BWS Sumatera VII. Jangan biarkan rakyat jadi korban,” pungkas Jon.
Reporter: Bbg
Editor: Agus
