Mungkin sudah menjadi rahasia umum, dan tidak mengejutkan lagi bagi masyarakat jika menonton berita TV dan membaca media online, ada kabar selalu ada saja aparat penegak hukum (APH) kena sanksi pidana ringan, berat hingga pemecatan tidak dengan hormat (PTDH). Baik itu aparat penegak hukum di institusi KPK, Polri, Kejaksaan dan Kehakiman.
Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa aparat penegak hukum kadang-kadang melanggar hukum. Berikut adalah beberapa alasan yang mungkin menjadi penyebabnya:
Korupsi:
Korupsi adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan aparat penegak hukum melanggar hukum. Dalam beberapa kasus, mereka dapat menerima suap atau hadiah untuk mengabaikan pelanggaran hukum atau melindungi pelaku kejahatan. Hal ini dapat merusak integritas dan independensi sistem peradilan.
Ketidakberdayaan atau ketidaktahuan hukum:
Beberapa anggota aparat penegak hukum mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang hukum atau tidak memiliki pelatihan yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan mereka melakukan tindakan yang melanggar hukum tanpa disadari atau karena kurangnya pengetahuan tentang prosedur yang benar.
Tekanan politik atau pengaruh eksternal:
Aparat penegak hukum terkadang dapat mengalami tekanan politik atau pengaruh dari luar institusi (eksternal) yang mempengaruhi keputusan atau tindakan mereka. Dalam beberapa kasus, mereka mungkin terpaksa melawan hukum karena mendapatkan perintah atau instruksi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang seharusnya mereka tegakkan.
Kurangnya akuntabilitas dan pengawasan:
Kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif dan ketidak-akuntabilitas-an dalam sistem hukum dapat menyebabkan aparat penegak hukum merasa bebas untuk melawan hukum tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum. Kurangnya transparansi dalam proses pengawasan dan minimnya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dapat memberikan kesempatan bagi anggota aparat penegak hukum untuk melanggar hukum tanpa mendapatkannya.
Faktor psikologis dan moral :
Aparat penegak hukum juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis dan moral yang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan mereka. Beban kerja yang tinggi, tekanan emosional, atau moralitas yang meragukan dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak secara objektif dan mengikuti hukum dengan benar.
Kurangnya sumber daya dan pelatihan yang memadai:
Kurangnya sumber daya dan pelatihan yang memadai dapat menjadi faktor penyebab aparat penegak hukum perlawanan hukum. Jika mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan tugas mereka dengan efektif, mereka mungkin terpaksa mengambil jalan pintas atau melanggar prosedur hukum. Selain itu, pelatihan yang tidak memadai dalam hal etika, integritas, dan penegakan hukum yang benar juga dapat menyebabkan kesalahan atau pelanggaran hukum yang tidak merugikan.
Rendahnya motivasi atau ketidakpuasan kerja:
Aparat penegak hukum yang menghadapi rendahnya motivasi atau ketidakpuasan kerja mungkin cenderung melawan hukum. Jika mereka tidak merasa dihargai, tidak memiliki insentif yang memadai, atau tidak melihat kemajuan dalam karir mereka, mereka mungkin akan kehilangan semangat untuk bekerja dengan integritas dan mematuhi hukum dengan benar.
Budaya korupsi atau norma yang merugikan:
Jika ada budaya korupsi yang kuat atau norma yang merugikan di dalam institusi penegak hukum, anggota aparat penegak hukum dapat terpengaruh dan terbiasa melawan hukum. Jika mereka melihat praktik korupsi atau pelanggaran hukum lainnya di antara rekan-rekan mereka atau bahkan di level yang lebih tinggi dalam hirarki, mereka mungkin merasa terdorong untuk melakukan hal yang sama.
Selain faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, ada juga beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan aparat penegak hukum melanggar hukum. Beberapa di antaranya termasuk tekanan dari atas untuk mencapai target penegakan hukum, bias pribadi atau kemunduran yang mempengaruhi keputusan mereka, atau bahkan faktor emosional seperti kemarahan atau balas dendam yang dapat mempengaruhi objektivitas mereka dalam memaksa hukum.
Sebagai catatan penting untuk diingat, bahwa aparat penegak hukum adalah manusia dan rentan terhadap kesalahan seperti individu lainnya. Terlepas dari alasan-alasan yang mungkin menyebabkan pelanggaran hukum, penting untuk memastikan adanya mekanisme pengawasan yang kuat, pelatihan yang terus-menerus, dan akuntabilitas yang tinggi dalam sistem peradilan untuk mencegah kejahatan kekerasan dan melindungi integritas hukum. Sebagai klarifikasi bahwa aparatur penegak hukum pada umumnya bertugas untuk menjaga keadilan dan menegakkan hukum dengan integritas. Namun, dalam beberapa kasus, individu atau kelompok dalam aparat penegak hukum dapat melakukan pelanggaran hukum.
Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan, memperkuat mekanisme pengawasan, dan menyediakan pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum. Selain itu, upaya memerangi korupsi, membangun budaya etika yang kuat, dan memperkuat aturan-aturan yang melindungi integritas hukum sangat penting.
Pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat secara kolektif harus bekerja sama untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum dapat menjalankan tugas mereka dengan adil, jujur, dan sesuai dengan hukum. Ini akan memperkuat kepercayaan publik pada sistem peradilan dan menjamin perlindungan yang adil bagi semua warga negara.
Di banyak negara, upaya telah dilakukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pelatihan bagi aparat penegak hukum guna mengurangi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh mereka.
Penulis: Rustam Effendi SH
Editor: Freddy Watania
