wordpers.id – Badan Pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu mengajak organisasi perusahaan Media Siber Indonesia (JMSI) Bengkulu pada pertemuan awal dengan agenda mensukseskan penyelenggaraan tahapan Pemilu tahun 2020, Jumat, (14/08/2020), bertempat di Rapat Dalam Kantor (RDK) Sentra Gakumdu Provinsi Bengkulu.
BACA JUGA: Dikunjungi JMSI, Ketua MPR: Stimulus Industri Pers Harus Segera Direalisasi
Dukungan Bawaslu bersama JMSI ini diyakini menjadi mitra strategis dalam kolaborasi mensukseskan pelaksanaan Pemilu pada Pilkada serentak 2020 baik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati se-Provinsi Bengkulu.
Koordinator Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Bengkulu, Dodi Herwansyah, S.,Pd, MM, di dampingi Kabag Pengawasan dan Humas, Apriyanto dan Kasubag Humas Elvis Masril menyampaikan dalam RDK ini selain silaturahmi juga mengajak JMSI untuk bersama – sama mengawal dan mengawasi pelaksanaan Pemilu pada Pilkada serentak 2020 di Provinsi Bengkulu.
Bawaslu saat ini bekerja full 24 jam, tanpa adanya kerjasama dari semua pihak, baik peran media maupun masyarakat, penyelenggaraan Pemilu tidak akan berjalan lancar sesuai harapan bersama. Untuk itu kami Bawaslu Provinsi Bengkulu mengundang media siber JMSI untuk memberikan informasi dan mengawasi langsung salah satunya terkait pelanggaran pelanggaran netralitas pada tingkat ASN, TNI/Polri. Serta sebagai moda penggerak dalam penyampaian informasi yang sehat dan akurat, tambah Dodi.
“Jadi kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut dari MoU Bawaslu RI dengan pengurus pusat JMSI dalam membantu mengawal Pemilu di daerah-daerah,” tutup Dodi.
TERKAIT: Polri Ajak JMSI Galakan Program Literasi Pencegahan Tindak Pidana Siber
Sementara itu, Plt Ketua JMSI Bengkulu, Riki Susanto mengapresiasi undangan Bawaslu ini sebagai bentuk mitra penyampaian informasi pada penyelenggaraan Pemilu Pilkada serentak 2020. Riki juga menambahkan dalam pertemuan tersebut menjadi simbol eksistensi JMSI Bengkulu kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu.
Dalam kesempatan itu, riki tak menampik jika partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu masih sangat rendah. Hal tersebut disinyalir dari pemilu 2019 yang terdapat 24 ribu temuan kasus, 80 persennya hasil temuan Bawaslu sendiri. Namun, 20 persen berasal dari partisipasi masyarakat yang basis utamanya adalah media massa.
Artinya peran media terhadap pengawasan pemilu sudah sangat baik tapi memang butuh instrumen kerjasama yang lebih baik ke depannya secara tekhnis antara Bawaslu dan media-media.
“Misalnya, kasus yang terjadi di Kabupaten Kaur, ada Kades yang menyimpang dari netralitas yakni berfoto dengan bakal calon sembari mengacungkan jempol.
Hal tersebut di nilai Bawaslu secara politik mengandung unsur keberpihakan kepada calon walaupun pihak media lebih memahami itu sebagai bentuk ketidak tahuan.”, tambah Riki dalam memberikan gambaran.
Untuk itu penting bagi Bawaslu kedepan mengoptimalkan peran diluar media. Sebab, riki juga memaparkan peran media sebenarnya tinggal pembenahan instrumennya saja. hanya tinggal sosialisasi dari bawaslu pada masyarakat terkait ruang pengaduan serta keamanan dan perlindungan si pelapor, tutup Riki.
Sebelum memaparkan pandangannya tentang kerja-kerja Bawaslu, Riki terlebih dahulu memperkenalkan JMSI yang baru lahir dan dideklarasikan pada 8 Februari 2020, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, bertepatan dengan momentum Hari Pers Nasional.
“Umurnya belum setahun, tapi Alhamdulillah walaupun umurnya baru, JMSI sudah memberikan warna yang luar biasa di tengah dinamika perusahaan media siber Indonesia. Kita sudah menyelenggarakan Munas pertama secara virtual, dan itu dianugerahi rekor MURI, setelah sebelumnya juga meraih rekor MURI lomba baca puisi juga secara virtual. Meski baru kita sudah menggondol dua rekor MURI,” tukasnya.
(JMSI Bengkulu)
