Word Pers Indonesia – Kepala daerah kabupaten mukomuko seperti mengabaikan pembangunan fasilitas pendidikan Sekolah Dasar Negeri 15, yang terlihat reyot, maaf layaknya kandang hewan. Bahkan hewan pun mungkin tidak mau punya kandang layaknya bangunan SD itu?
Sementara anggaran pendidikan di APBN Republik Indonesia dianggarkan cukup besar sekitar 20 persen.
Pertanyaannya apakah politik anggaran Bupati Mukomuko bukan diprioritaskan untuk membantu sarana dan prasarana pendidikan?
Cek link beritanya. https://wordpers.id/kondisi-memprihatinkan-sdn-15-penarik-butuh-perhatian-pemkab-mukomuko/
Pentingnya pembangunan fasilitas pendidikan dan alokasi anggaran untuk pendidikan di Indonesia.
Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Pembangunan fasilitas pendidikan yang memadai dan berkualitas merupakan faktor penting dalam menunjang pendidikan yang baik. Fasilitas gedung pendidikan yang memadai termasuk sarana dan prasarana seperti sekolah, perpustakaan, laboratorium, fasilitas olahraga, dan lain sebagainya.
Di Indonesia, pendidikan adalah salah satu sektor yang mendapat perhatian penting dalam anggaran negara. Alokasi anggaran untuk pendidikan biasanya diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan setiap tahun. Meskipun jumlah alokasi anggaran untuk pendidikan sangat penting, perlu diperhatikan juga bagaimana alokasi tersebut digunakan dan diarahkan untuk membangun fasilitas pendidikan yang berkualitas.
Pertanyaan adalah, anggaran pendidikan 20 persen dari APBN, apakah sudah digunakan Bupati Kabupaten Mukomuko untuk pendidikan termasuk pembangunan fasilitas pendidikan SDN 15?
https://bppk.kemenkeu.go.id/pusdiklat-anggaran-dan-perbendaharaan/berita/anggaran-pendidikan-20-apakah-sudah-dialokasikan-761329
Namun, terkadang masih terjadi kasus di mana kepala daerah tidak memprioritaskan pembangunan fasilitas pendidikan dengan anggaran yang telah dicabut. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pengawasan, korupsi, kepentingan politik, atau masalah lain yang memengaruhi prioritas penggunaan anggaran.
Jika terjadi kasus di mana kepala daerah mengabaikan pembangunan fasilitas pendidikan, penting untuk melakukan tindakan yang sesuai. Masyarakat dapat mengadukan masalah ini ke instansi terkait, seperti pemerintah daerah, ombudsman, atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), agar masalah tersebut dapat ditindaklanjuti dan diatasi.
Penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk bekerja sama dalam memastikan bahwa alokasi anggaran untuk pendidikan digunakan dengan efektif dan efisien, termasuk dalam pembangunan fasilitas pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Penulis: Freddy W
Pengamat kebijakan publik media online wordpers.id
