Jangan Kangkangi dan Kencingi PANCASILA Dalam Konflik Agraria
Rakyat kapan sadarnya, kedaulatan ada ditangan anda dan saya sebagai rakyat lewat suara di pemilu, memiliki kekuatan “people power” untuk menaikkan dan menurunkan pemimpin. Jangan lagi mau tergoda politik uang (money politik) menganggap murah kekuatan suara di bilik suara.
Vox Populi Vox Dei
Suara Rakyat suara TUHAN,
Pemimpin mengabaikan suara Rakyat sama dengan melawan suara TUHAN.
Suara TUHAN hadir dalam teriakan Rakyat yang Menangis, Memohon dan Mengemis Haknya dibela Pemimpin.
TUHAN menegur dan menggugat Pemimpin Lewat Suara Rakyat. Suara TUHAN menuntut Pemimpin Yang Jujur dan Adil Lewat Teriakan Rakyat Yang Tidak Mendapat Keadilan Dari Pemimpinnya.
Kedaulatan Negara berpaham Demokrasi bukan ditangan Kekuasaan. Kalau kedaulatan Rakyat ada ditangan dan dikontrol kekuasaan sangat berbahaya bagi Rakyat. Demokrasi akan dikorup dan dirusak oleh Kekuasaan yang secara otoriter mengontrol dan memanipulasi kedaulatan rakyat.
Penyakit penyalahgunaan kekuasaan lagi-lagi dialami oleh negara ini.
Sekali lagi pernyataan Lord Acton (1833-1902) layak dikutip, bahwa,
“Power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely”
Artinya.
Kekuasaan itu cenderung korup. Kekuasaan absolut korup seratus persen.
Apa guna Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang diberi kewenangan Negara Republik Indonesia Kepada Kepala Daerah Bengkulu (Gubernur, Walikota/Bupati) untuk membela rakyat dalam penanganan konflik-konflik Agraria di Wilayah Hukum Provinsi Bengkulu.
Sudah banyak rakyat jadi korban sementara Ketua GTRA hanya rapat dan janji-janji formalitas seakan bela rakyat. Ketua GTRA jelas Takut menutup dan mengusir oligarki perusahaan dalam konflik Agraria meski banyak Rakyat yang jadi korban. Rakyat pasti curiga ada tukar tambah kepentingan Ketua GTRA dengan oligarki perusahaan tambang dan perkebunan.
https://wordpers.id/konflik-agraria-kembali-terjadi-kali-ini-pt-ddp-menjarah-sawit-di-lahan-petani/
Provinsi Bengkulu masuk Kategori 16 provinsi termiskin di Negara Republik Indonesia, Menurut Kementerian Bappenas RI. Ini Fakta dari Pemerintah Pusat. Salah satu penyebab adalah konflik Agraria, menjadi salah satu poin dalam kemiskinan struktural.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230605142725-532-957797/16-provinsi-di-ri-masuk-kategori-miskin-tahun-depan
Polisi Lahir Dari Rahim Ibu Rakyat Bukan Dari Rahim Ibu Oligarki.
Pak Kapolda Bengkulu, Satbrimoda
Adalah Ksatria Bhayangkara menjaga Ibu Pertiwi, menjaga anak-anak Ibu Pertiwi pastinya termasuk dalam Konflik-konflik Agraria.
Polisi Hadir Karena Ada Rakyat, Dilahirkan dari Rakyat.
Polisi Tidak Akan Ada dan Melembagakan Kalau Tidak Ada Rakyat. Karena Rakyatlah Yang Melahirkan Polisi di Republik ini
Kritik KAMMI terhadap Kapolda Bengkulu tindakan represif Satbrimoda saat bentrok dengan Rakyat Petani Maju Bersama, Main Demam Kab. Mukomuko.
https://www.facebook.com/reel/783673726467114?s=yWDuG2&fs=e&mibextid=Nif5oz
Ayo Rakyat konflik Agraria mikir..mikir…mikir jangan mau jadi korban lagi. Pertimbangkan memilih pemimpin yang benar-benar merakyat, merasakan penderitaan rakyat dan siap berkorban membela Rakyat.
Hanya mengingatkan jangan hanya butuh rakyat bermuka manis, seperti malaikat, membujuk dan merayu mendatangi rakyat saat butuh suara untuk menang dalam kontestasi Pilkada. Namun saat rakyat butuh pertolongan dalam konflik Agraria, justru tidak peduli.
Ingatlah Kepala Daerah itu rakyat juga yang diangkat oleh Rakyat, Kedaulatan Suara Rakyat Untuk Menjadi Pemimpin Sebagai PELAYAN (Kacung/BABU) RAKYAT.
Pemimpin dari rakyat ditunjuk dan dipilih oleh rakyat harus berkorban memiskinkan diri, demi kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Bukan hanya membutuhkan suara rakyat untuk memperkaya diri dengan mengorbankan hak-hak Rakyat.
Dalam demokrasi Rakyat adalah Tuan, Pemimpin adalah pesuruh/pelayan. Jangan dibalik prinsip ini sangat berbahaya bagi demokrasi.
Prinsip Demokrasi itu Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat.
Hanya mengingatkan Kekuasaan Itu Butuh Rakyat.
1. Tidak Akan Berdiri Sebuah Negara Kalau tidak ada rakyatnya.
2. Tidak akan ada Partai Politik (Parpol) Kalau tidak ada Rakyat.
3. Tidak akan ada DPR kalau tidak ada rakyat. Jelas Dewan Perwakilan Rakyat… Tujuan utama untuk menyuarakan kepentingan rakyat.
4. Tidak Ada Presiden Kalau Tidak ada Rakyat yang dipimpinnya.
5. Pun demikian dengan Gubernur, Walikota dan Bupati menjadi Kepala Daerah Karena Didaulat Oleh Rakyat Sebagai Pelayan Rakyat. Tidak Bisa Kepala Daerah Seenaknya Menunjuk Dirinya Sebagai Pemimpin Rakyat Kalau Tidak Disetujui Rakyat Lewat Pilkada.
Kegelisahan Eksponen Mahasiswa Pergerakan 98.
Berharap keluar dari Orde Baru yang Korup hanya sebatas Kekuasaan dan Kroni-kroninya lewat Reformasi, justru lebih parah Korupsi di Era Reformasi hampir semua lini, semua sudut ikut korup. Dari pejabat hingga rakyat jelata tidak ada lagi merasa malu untuk menunjukkan perilaku korup.
Polisi tidak akan ada dan melembagakan kalau tidak ada Rakyat. Karena rakyatlah yang melahirkan Polisi di Republik ini.
Catatan Demokrasi Jelang Pemilu 2024.
Redaksi
