Word Pers Indonesia – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) terus mengupayakan para penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak ketenagakerjaan yang setara. Dalam hal ini Wakil Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi bersama beberapa kepala daerah lainnya mengikuti Kick-off Meeting Pengarusutamaan Pusat Ketenagakerjaan Inklusif untuk Pemerintah Kota yang berlangsung di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (18/1/2023) pagi.
Hadir mendampingi Wawali yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Arif Gunadi, Asisten I Eko Agusrianto, Kepala Bappeda Medy Pebriansyah, Kadis Kominfo Gitagama Raniputera, Kepala Dinsos Sahat Marulitua Situmorang dan jajaran Pemkot Bengkulu lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Bima Arya menyampaikan bahwa yang dihadapi Kepala Daerah pada hari ini adalah banyak sekali retorika yang berisi Indonesia 2030, Indonesia Emas 2045 sangat mungkin. Tidak mungkin kita menjadi ekonomi 5 besar dunia, kalau tidak saling melibatkan dan memaksimalkan bonus demografi. Usia produktif harus diperhatikan untuk menuju Indonesia Emas,” ujar Bima.
Selanjutnya, Bima menambahkan bahwa bagaimana membangun ekosistem untuk pemberdayaan semua komponen, terutama bagi inklusif.
“Hari ini momentum untuk membangun ekosistem, bagaiman GIZ membangun kota inklusif, dimana yang termajinalkan kaum difabelitas dapat bermanfaat. Sehingga mampu mendorong roda ekonomi di daerah. Jadi teman-teman difabelitas menjadi aktor kemajuan ekonomi. Yang paling penting masa transisi ini paling cepat membumikan yang dihasilkan saat ini,” tambah Bima.
Bima Arya juga menambahkan bahwa saat ini merupakan babak baru untuk kota inklusif.
“Bersama GIZ, BPJS dan semua kota-kota di Indonesia, kita memulai babak baru untuk kota inklusif, kota yang membudayakan semua, kota yang memberi ruang bagi difabelitas untuk mengambil peran menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Bima.
Direktur Program Perlindungan Sosial Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) , Cut Sri Rozzana menyampaikan kualitas SDM Indonesia semakin hari berkembang dan semakin berkualitas.
“Salah satunya perlindungan bagi penduduknya yakni perlindungan sosial dan jaminan sosial yang komprensif dari sejak lahir hingga mati. Yang akan kita dorong bersama masyarakat dan pemerintah bersama untuk bekerja sama. Besar harapan kami yang akan dibangun melalui BPJS Ketenagakerjaan dan juga nanti tugasnya pemerintah kota terutama anggota Apeksi akan memberikan ide baru tekait pemberdayaan masyarakat yang lebih optimal,” ujar Cut Sri.
Sementara itu, Wawali kota Bengkulu Dedy Wahyudi mengungkapkan, penyandang disabilitas selalu mendapatkan ruang dan perhatian dari Pemkot Bengkulu dalam bentuk pelayanan publik apapun.
Sementara berkenaan dengan pemenuhan hak kesetaraan bidang ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas, menurutnya Pemkot telah memberlakukan status yang sama. Tinggal lagi pemenuhan tersebut harus didukung dengan kemampuan dan pengembangan sumberdaya manusia-nya.
“Warga disabilitas ini merupakan anugerah yang dititipkan oleh Allah SWT. Maka dari itu, kita harus memperlakukannya dengan baik. Karena penyandang disabilitas ini juga merupakan warga Kota Bengkulu dan juga warga negara Indonesia. Untuk itu, mereka punya hak yang sama untuk bahagia. Tidak boleh kita membedakan walaupun ada kekurangan dari fisiknya,” kata Dedy..
Namun demikian Pemerintah Kota Bengkulu tidak tinggal diam. Usai Kick Off Meeting Pengarusutamaan Pusat Ketenagakerjaan Inklusif oleh APEKSI, Pemkot Bengkulu memiliki beberapa rencana tindak lanjut. Seperti melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial untuk melakukan identifikasi penyandang disabilitas sesuai kompetensi. Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan pun dilakukan untuk melakukan identifikasi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang berakibat cacat tubuh.
“Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan bagi penyandang disabilitas. Melakukan identifikasi perusahaan yang jenis pekerjaannya memungkinkan dilakukan oleh penyandang disabilitas, sehingga dapat dilakukan fasilitasi rekrutmennya,” sebut Dedy. (Red/Ags)
