Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memberikan dukungan penuh kepada Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Merah Putih untuk turun langsung ke lapangan mempercepat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.
Dukungan tersebut menjadi sinyal penting penguatan kolaborasi antara pemerintah dan organisasi pelaku usaha dalam menerjemahkan kebijakan ekonomi kerakyatan Presiden Prabowo Subianto menjadi program nyata yang menyentuh masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Maman dalam pertemuan sekitar 60 menit bersama Ketua Umum APKLI Merah Putih, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis malam (12/11/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari percepatan UMKM naik kelas, penguatan ekonomi kerakyatan, optimalisasi peran organisasi pelaku usaha, hingga penyempurnaan Basis Data Tunggal UMKM Indonesia.
“Mas Ali, kita dukung penuh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Keberpihakan nyata beliau kepada UMKM harus terus kita wujudkan,” kata Maman, yang juga menjabat sebagai Dewan Kehormatan APKLI Merah Putih.
Menurut Maman, keberpihakan pemerintah terhadap UMKM tidak boleh berhenti pada kebijakan dan pernyataan. Dukungan tersebut harus diwujudkan melalui program konkret yang memberikan dampak langsung terhadap pengembangan usaha, perluasan pasar, akses pembiayaan, digitalisasi, serta peningkatan kapasitas pelaku UMKM.
Karena itu, ia mendorong APKLI Merah Putih mengambil peran aktif membantu pemerintah mempercepat pelaksanaan berbagai program pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Saya mendukung penuh APKLI Merah Putih turun gunung melakukan percepatan realisasi agenda dan program nyata yang dibutuhkan pelaku UMKM di seluruh Indonesia,” tegas Maman.
UMKM Naik Kelas Tidak Boleh Sekadar Slogan
Maman menegaskan bahwa salah satu tantangan besar pemberdayaan UMKM adalah mendorong usaha mikro agar mampu berkembang menjadi usaha yang lebih kuat, produktif, formal, dan memiliki daya saing.
Menurutnya, proses UMKM naik kelas membutuhkan ekosistem pendukung yang terintegrasi. Mulai dari kemudahan legalitas usaha, akses pembiayaan, peningkatan kualitas produk, sertifikasi, pemanfaatan teknologi, pemasaran digital, hingga kemitraan dengan perusahaan besar.
“Kita wujudkan UMKM naik kelas dan Data Tunggal UMKM Indonesia sebagaimana amanah Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, keberadaan organisasi pelaku usaha seperti APKLI Merah Putih dinilai strategis. Organisasi ini memiliki jaringan yang bersentuhan langsung dengan pelaku ekonomi akar rumput, khususnya pedagang kaki lima dan usaha mikro yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan akses terhadap fasilitas pemerintah.
Pendampingan langsung di lapangan menjadi penting agar kebijakan pemberdayaan tidak hanya bagus di atas kertas, tetapi benar-benar dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Percepatan Data Tunggal UMKM, Kunci Kebijakan Tepat Sasaran
Selain agenda UMKM naik kelas, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya percepatan penyempurnaan Basis Data Tunggal UMKM Indonesia.
Data yang akurat, terpadu, dan mutakhir merupakan fondasi penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan yang tepat sasaran.
Melalui basis data tersebut, pemerintah diharapkan dapat memetakan identitas pelaku usaha, lokasi, sektor usaha, skala bisnis, kebutuhan pembiayaan, hingga tingkat perkembangan masing-masing UMKM.
Keberadaan data terpadu juga diharapkan mampu meminimalkan tumpang tindih program pemerintah, meningkatkan efektivitas penyaluran fasilitas pemberdayaan, serta mempermudah evaluasi berbagai kebijakan UMKM.
Ketua Umum APKLI Merah Putih, dr. Ali Mahsun ATMO, menyatakan organisasinya siap mengambil bagian dalam mendukung percepatan pendataan dan pendampingan pelaku usaha mikro, kecil, dan pedagang kaki lima melalui jaringan organisasi di berbagai daerah.
“APKLI Merah Putih siap bergerak untuk membantu percepatan program yang benar-benar dibutuhkan UKM PKL. Pendataan harus dilakukan secara mudah, inklusif, dan tidak membebani pelaku usaha,” kata Ali.
Ia mengingatkan bahwa realitas di lapangan menunjukkan masih banyak pedagang kecil yang memiliki keterbatasan literasi digital dan akses terhadap teknologi.
Karena itu, mekanisme pendataan tidak boleh dibuat rumit dan justru menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha.
“Mereka inginnya simpel, tidak ribet. Karena itu, proses pendataan digital perlu disertai pendampingan langsung dan pilihan pelayanan yang mudah dijangkau,” jelasnya.
APKLI Merah Putih Siap Bergerak, Kolaborasi Harus Menghasilkan Kerja Nyata
Ali Mahsun menyambut positif dukungan Menteri UMKM. Ia menegaskan APKLI Merah Putih siap menindaklanjuti pertemuan tersebut melalui program kerja konkret yang berorientasi pada kebutuhan pelaku usaha di lapangan.
“Siap bergerak, Pak Menteri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bersilaturahmi dan membahas kebutuhan nyata pelaku usaha,” ujar Ali.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan organisasi pelaku usaha merupakan salah satu kunci untuk memastikan kebijakan ekonomi kerakyatan benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian dan keberpihakan.
APKLI Merah Putih akan memprioritaskan sejumlah agenda, antara lain pendampingan usaha, perluasan akses pasar, penguatan kelembagaan, perlindungan ruang usaha, serta peningkatan kapasitas dan daya saing anggota.
Ali juga menegaskan dukungan penuh APKLI Merah Putih terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya berbagai program strategis yang diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan dan ekonomi rakyat.
“APKLI Merah Putih mendukung penuh program unggulan Presiden Prabowo Subianto, khususnya MBG, KDKMP, KNMP, Sekolah dan Rumah Rakyat. Dukungan itu akan kami wujudkan melalui kerja nyata untuk membantu UKM dan PKL tumbuh, berkembang, dan naik kelas,” tegasnya.
Sinergi Pemerintah dan Organisasi Pelaku Usaha
Pertemuan Menteri UMKM Maman Abdurrahman dengan Ketua Umum APKLI Merah Putih tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Dibutuhkan keterlibatan organisasi pelaku usaha, lembaga pembiayaan, dunia usaha, serta pemerintah daerah untuk membangun ekosistem UMKM yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Dukungan Menteri UMKM terhadap APKLI Merah Putih untuk turun langsung ke lapangan diharapkan menjadi pintu masuk bagi percepatan program pemberdayaan, khususnya bagi pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro yang selama ini menjadi bagian penting penggerak ekonomi rakyat.
Dengan penguatan pendataan, pendampingan, akses pembiayaan, dan perluasan pasar, agenda UMKM naik kelas diharapkan tidak sekadar menjadi target kebijakan, tetapi benar-benar menjadi perubahan nyata bagi kehidupan jutaan pelaku usaha kecil di Indonesia.
“Insyaallah, kerja sama ini dapat menebarkan manfaat bagi rakyat, bangsa, dan negara,” pungkas Ali Mahsun ATMO, yang juga pernah menjabat Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI periode 1995–1998.

















