BENGKULU -Mardensi resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bengkulu periode mendatang melalui mekanisme aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI yang digelar di Hotel Mercure Kota Bengkulu, Sabtu (25/4/2026).
Penetapan tersebut dilakukan setelah Mardensi menjadi satu-satunya calon yang mendaftar kepada panitia. Masa pendaftaran sendiri dibuka sehari sebelum pelaksanaan Musda, yakni pada Jumat (24/4/2026).
Secara mekanisme organisasi, sebanyak 15 pemilik suara sepakat menetapkan Mardensi secara aklamasi. Komposisi pemilik suara tersebut terdiri atas sembilan Pimpinan Kecamatan (PK), satu utusan provinsi, satu utusan Kota Bengkulu, satu unsur Dewan Pertimbangan, satu organisasi sayap, serta satu organisasi yang didirikan dan mendirikan.
Musda ke-XI Partai Golkar Kota Bengkulu dibuka oleh Ketua Harian DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Tomi Edison. Kegiatan berlangsung kondusif meskipun sebelumnya sempat diwarnai dinamika internal berupa penolakan dari sejumlah pengurus.
Dalam sambutannya, Tomi menekankan pentingnya menjaga soliditas kader pasca-Musda. Ia menilai dinamika dalam organisasi merupakan hal yang wajar selama tetap berada dalam koridor aturan partai.
“Kita harus solid. Dinamika itu hal yang biasa, namun jangan sampai merusak rumah besar kita, Golkar,” ujar Tomi
Ia juga menilai gejolak yang terjadi menjelang Musda ke-XI justru menjadi sinyal positif bagi kesiapan Partai Golkar menghadapi Pemilu 2029.
Lebih lanjut, Tomi menegaskan bahwa tugas utama Mardensi ke depan adalah mengembalikan kursi unsur pimpinan di DPRD Kota Bengkulu.
“Tugas Ibu Mardensi adalah mengembalikan kursi unsur pimpinan di DPRD Kota Bengkulu,” tegasnya.
Terkait adanya gugatan kepengurusan sebelumnya ke Mahkamah Partai, Tomi menyatakan pihaknya menghormati langkah tersebut sebagai bagian dari mekanisme organisasi.
“Kawan-kawan yang tidak puas mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai, itu adalah mekanisme yang benar. Kami siap memberikan penjelasan,” katanya.
Ia menambahkan, seluruh kader diharapkan tetap fokus menjalankan tugas organisasi serta tidak merespons secara berlebihan berbagai isu yang berkembang. Pihaknya juga akan mempelajari setiap dinamika yang terjadi sebelum mengambil keputusan.
“Kami akan pelajari sejauh mana pelanggaran yang terjadi, karena kita memiliki Mahkamah Partai dan Dewan Etik Partai,” pungkasnya. (Tum)
