Praktek suap adalah satu tindakan memberikan atau menerima uang atau hadiah yang tidak sah dalam rangka mempengaruhi seseorang atau tindakan untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kewajibannya.
Banyaknya kasus suap atau korupsi yang terjadi belakangan ini membuat banyak organisasi mencari Cara Menangani Praktek Suap, karna suap merupakan salah satu bentuk korupsi yang bisa merugikan negara dan masyarakat.
Bahaya dari praktek suap sangatlah besar, baik bagi individu maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Pertama, praktek suap dapat merusak pemerintahan yang adil dan demokratis. Jika para pejabat pemerintah dapat dibeli dengan uang, maka mereka akan lebih memperhatikan kepentingan pihak yang memberikan suap daripada kepentingan masyarakat.
Kedua, praktek suap dapat merusak ekonomi. Praktek suap dapat menyebabkan terjadinya ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan peluang bisnis. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi yang besar antara kaum kaya dan miskin. Selain itu, praktek suap dapat menyebabkan terjadinya ketidakstabilan ekonomi, karena investor asing akan ragu untuk berinvestasi.
Ketiga, praktek suap dapat merusak moral masyarakat. Praktek suap dapat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya ketidakstabilan ekonomi dan politik. Selain itu, praktek suap juga dapat menyebabkan terjadinya pemikiran buruk dalam masyarakat, seperti sikap cuek terhadap peraturan dan hukum.
Praktek suap dapat terjadi dimanapun, namun tidak semua orang sama-sama berpotensi untuk menerima suap, beberapa pihak memiliki tingkat potensi yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Berikut adalah beberapa pekerjaan yang berpontensi terlibat dalam praktek suap :
Pejabat Pemerintah merupakan salah satu golongan yang paling sering berpotensi menerima suap. Hal ini dikarenakan pejabat pemerintah memiliki kewenangan dan kontrol atas sumber daya dan kebijakan negara, sehingga dapat dikatakan bahwa pejabat pemerintah dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan diambil oleh pemerintah.
Selain itu, pejabat pemerintah juga seringkali diharapkan untuk mengambil keputusan yang menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu, sehingga membuat pejabat pemerintah lebih rentan terhadap tekanan dan godaan untuk menerima suap.
Pejabat lembaga-lembaga negara seperti badan usaha milik negara (BUMN) dan bank sentral juga merupakan golongan yang sering berpotensi menerima suap. Hal ini dikarenakan lembaga-lembaga tersebut memiliki kewenangan dan kontrol atas sumber daya ekonomi negara yang cukup besar, sehingga dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi negara. Dalam hal ini, pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan suap untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh lembaga-lembaga tersebut sesuai dengan kepentingan mereka.
Pengusaha dan kalangan bisnis juga berpotensi menerima suap. Hal ini dikarenakan pengusaha dan kalangan bisnis seringkali harus menjalani proses-proses yang rumit dan panjang dalam mengurus perijinan, pengadaan barang dan jasa, serta dalam hal-hal lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha mereka. Oleh karena itu, pengusaha dan kalangan bisnis dapat dengan mudah terpengaruh untuk menerima suap dari pihak-pihak yang berkepentingan, dengan harapan agar proses-proses tersebut dapat dipermudah.
Pegawai lembaga-lembaga negara yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa, serta pegawai yang berhubungan dengan proses-proses perizinan juga berpotensi menerima suap. Pada posisi ini,pegawai tersebut memiliki kewenangan dalam proses pengambilan keputusan dan dapat mempengaruhi proses-proses tersebut, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memberikan suap.
Ada banyak modus yang sering digunakan oleh pada oknum dalam menjalankan praktek suap. Berikut adalah contoh-contoh modus yang sering digunakan oleh para oknum tersebut :
Pemberian uang tunai secara langsung kepada pejabat atau pihak yang berwenang. Modus ini merupakan modus yang paling umum dilakukan karena relatif mudah dan cepat.
Memberikan hadiah berupa barang mewah seperti jam tangan, perhiasan atau barang-barang elektronik. Modus ini sering dilakukan untuk memberikan suap secara terselubung.
Memberikan uang tunai atau hadiah dengan cara menyembunyikannya dalam dokumen atau barang yang dikirimkan kepada pejabat atau pihak yang berwenang. Modus ini dilakukan untuk menghindari dari pengawasan dan pemeriksaan.
Menggunakan jasa perantara atau pihak ketiga untuk memberikan suap kepada pejabat atau pihak yang berwenang. Modus ini dilakukan untuk menutupi jejak atau untuk menghindari dari pengawasan dan pemeriksaan.
Memberikan uang atau hadiah dengan cara menyalahgunakan dana negara atau dana yang diterima dari pihak lain. Modus ini dilakukan untuk menghindari dari pengawasan dan pemeriksaan dan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah.
Sebagai masyarakat kita juga dapat membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan tehadap praktek suap. Jika kita menemukan praktek suap, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasinya:
1. Laporkan kepada pihak yang berwenang
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), polisi, atau ombudsman. Pihak yang berwenang akan menyelidiki dan mengambil tindakan yang diperlukan.
2. Dokumentasikan bukti-bukti
Selama melaporkan kejadian, penting untuk menyediakan bukti-bukti yang valid seperti audio atau video yang menunjukkan perbuatan tersebut, surat atau dokumen yang menunjukkan perbuatan tersebut, dll.
3. Bersikap anonim
Jika kita merasa tidak aman atau khawatir akan represali, kita bisa melaporkan secara anonim. Beberapa lembaga seperti KPK atau ombudsman menyediakan fasilitas untuk melaporkan secara anonim.
4. Dukung investigasi dan prosedur hukum
Setelah melaporkan kepada pihak yang berwenang, penting untuk mendukung proses investigasi dan prosedur hukum yang berlangsung. Ini termasuk memberikan keterangan dan bukti-bukti yang diperlukan untuk membantu proses penyelidikan.
5. Edukasi dan kampanye
Selain melaporkan, kita juga dapat mengambil inisiatif untuk menyebarluaskan informasi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak dari praktek suap. Kita bisa berpartisipasi dalam kegiatan edukasi dan kampanye anti-suap yang diselenggarakan oleh pemerintah atau organisasi masyarakat sipil.
6. Bersikap professional
Jika kita bekerja di sektor swasta atau pemerintah, penting untuk selalu bersikap profesional dan tidak terlibat dalam praktek suap. Selain itu, jika kita mengetahui ada rekan kerja yang terlibat dalam praktek suap, segera laporkan kepada atasan atau pihak yang berwenang.
7. Membuat perubahan
Praktek suap merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan kerja sama dari berbagai pihak untuk mengatasinya. Oleh karena itu, setiap individu harus berkontribusi untuk membuat perubahan, baik dengan cara melaporkan praktek suap atau dengan cara menjadi contoh yang baik dalam menjaga integritas.
Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang konsisten dan terkoordinasi dari pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mengatasi praktek suap, dengan cara meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta sistem peradilan yang adil dan independen. Selain itu, pemerintah harus bekerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat dalam hal pemantauan aktivitas pemerintah dan lembaga-lembaga negara untuk menghindari terjadinya praktek suap.
Pemerintah harus membuat undang-undang yang mengatur tentang praktek suap dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku suap. Selain itu, pemerintah harus membuat sistem yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana negara dan pengadaan barang dan jasa. Pemerintah juga harus bekerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat dalam hal pemantauan aktivitas pemerintah dan lembaga-lembaga negara untuk menghindari terjadinya praktek suap.
Pemerintah juga harus meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak dari praktek suap. Masyarakat harus diberikan pengetahuan tentang bagaimana cara melaporkan tindakan suap yang dilakukan oleh pejabat atau pihak yang berwenang. Selain itu, masyarakat juga harus diberikan pengetahuan tentang cara menghindari terjadinya praktek suap dan bagaimana cara mengambil tindakan jika mengetahui ada praktek suap yang dilakukan.
Dalam mengatasi praktek suap, sektor swasta juga memegang peran penting. Sektor swasta harus mengambil inisiatif untuk menjaga integritas dan menghindari terjadinya praktek suap dalam aktivitas bisnisnya. Sektor swasta harus membuat sistem yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana dan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, sektor swasta juga harus bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat dalam hal pemantauan aktivitas pemerintah dan lembaga-lembaga negara untuk menghindari terjadinya praktek suap.
Salah satu standar yang bisa diimplementasikan dalam pencegahan korupsi ini adalah ISO 37001:2016, yang merupakan sistem manajemen anti penyuapan. ISO 37001 diluncurkan pada tahun 2016 juga dikenal sebagai Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diciptakan untuk membangun kerangka kerja perusahaan untuk mencegah, mendeteksi dan menyelidiki kasus-kasus suap dan korupsi.(*)
