Bengkulu, Word Pers Indonesia — Pemerintah Provinsi Bengkulu terus menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan infrastruktur strategis daerah. Melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), Pemprov Bengkulu memastikan seluruh proyek perbaikan jalan prioritas tahun 2025 berjalan sesuai target, sekaligus mengajukan 20 link jalan daerah untuk tahun anggaran 2026.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, menegaskan bahwa delapan link jalan yang telah disetujui pemerintah pusat pada 2025 kini berada pada tahap akhir pengerjaan dan ditargetkan rampung 30 Desember 2025.
“Dari delapan link IJD yang disetujui untuk Bengkulu, seluruhnya sudah berproses dan target kami selesai semua pada 30 Desember ini,” tegas Tejo, Selasa (23/12/2025).
Program IJD ini, kata Tejo, menjadi bagian penting dari strategi Pemprov Bengkulu dalam memperbaiki konektivitas wilayah, khususnya jalan-jalan yang menghubungkan kawasan produksi, industri, serta sentra ekonomi masyarakat.
Dari delapan proyek tersebut, dua link merupakan kewenangan Provinsi Bengkulu, yakni ruas Air Muring dan Pasar Alam. Sementara enam link lainnya tersebar di sejumlah kabupaten seperti Kepahiang, Seluma, dan Mukomuko.
“Tujuan utama IJD ini adalah meningkatkan kualitas jalan daerah yang selama ini rusak dan menjadi penghambat distribusi hasil produksi masyarakat,” jelas Tejo.
Secara teknis, pengerjaan proyek dilaksanakan oleh Balai Jalan di bawah kementerian terkait, sementara Pemprov Bengkulu berperan aktif memastikan dukungan administrasi, koordinasi lintas sektor, serta kesiapan daerah agar proyek berjalan tanpa hambatan. Saat ini, Kementerian Infrastruktur bersama Balai Jalan juga tengah melakukan pengecekan akhir kondisi lapangan.
Tak berhenti di 2025, Pemprov Bengkulu telah melangkah lebih jauh dengan mengusulkan 20 link jalan daerah untuk tahun anggaran 2026 kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut mencakup berbagai wilayah strategis guna memperluas pemerataan pembangunan.
“Kami sudah mengajukan total 20 link jalan daerah untuk 2026. Khusus kewenangan provinsi, ada lima link yang diusulkan di Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, dan Kaur,” ungkap Tejo.
Namun demikian, Tejo menegaskan bahwa jumlah final link yang akan disetujui masih menunggu hasil verifikasi dari kementerian. Proses verifikasi tersebut mencakup kelengkapan dokumen perencanaan, kesiapan daerah menerima hibah, hingga memastikan lokasi proyek bebas dari persoalan pembebasan lahan.
“Semua usulan masih diverifikasi kementerian. Yang paling krusial adalah kesiapan lahan dan kelengkapan administrasi. Kepastian persetujuan diperkirakan akan diketahui awal tahun depan,” pungkasnya.
Langkah agresif Pemprov Bengkulu ini menegaskan arah kebijakan pembangunan yang fokus pada percepatan infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(Adv)
