Bengkulu, Word Pers Indonesia — Pemerintah Provinsi Bengkulu terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga ketahanan pangan dan melindungi masyarakat rentan. Hingga pertengahan Desember 2025, penyaluran bantuan pangan dari pemerintah pusat di Provinsi Bengkulu telah mencapai 88,24 persen, atau setara 2.829 ton beras dari total alokasi 3.205 ton.
Program strategis ini dikawal langsung oleh Pemprov Bengkulu melalui koordinasi intensif dengan Perum Bulog Kanwil Bengkulu dan pemerintah kabupaten/kota, guna memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Kepala Kanwil Bulog Provinsi Bengkulu, Dody Syahrial, menjelaskan bahwa bantuan pangan tersebut merupakan alokasi bulan Oktober dan November 2025, yang disalurkan secara bertahap ke seluruh wilayah Bengkulu berdasarkan data resmi penerima.
“Penyaluran bantuan pangan ini kami lakukan secara bertahap dan terukur, dengan pengawasan ketat agar tepat sasaran sesuai data yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar Dody, senin (22/12/2025).
Ia menegaskan, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng, sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi.
Namun pada periode penyaluran kali ini, jumlah penerima bantuan mengalami penyesuaian. Dari sebelumnya 162.376 penerima, kini tercatat 160.296 penerima, atau berkurang sekitar 1,3 persen.
Menurut Dody, pengurangan tersebut bukan bentuk pengurangan kepedulian pemerintah, melainkan hasil dari proses cleansing data yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) guna memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang layak.
“Pembersihan data ini justru memperkuat akurasi penyaluran. Pemerintah ingin memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran,” tegasnya.
Pemprov Bengkulu, lanjut Dody, juga terus mendorong percepatan distribusi agar seluruh alokasi bantuan pangan rampung sebelum akhir Desember 2025.
“Kami menargetkan penyaluran selesai pada minggu ketiga atau keempat Desember. Ini sejalan dengan arahan pemerintah daerah agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam menerima haknya,” jelas Dody.
Lebih jauh, Pemprov Bengkulu berharap program bantuan pangan dapat kembali dialokasikan pada tahun 2026, mengingat perannya yang sangat strategis dalam menekan inflasi, menjaga stabilitas harga pangan, serta menopang kebutuhan dasar masyarakat.
“Program ini sangat dirasakan manfaatnya. Harapan kami, bantuan pangan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga kesejahteraan masyarakat Bengkulu,” pungkasnya.(Adv)
