Tulungagung, Word Pers Indonesia – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2025 kembali menjadi tumpuan penguatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Tulungagung. Pemerintah daerah memastikan dana strategis tersebut digunakan tepat sasaran sesuai amanat PMK No. 215/PMK.07/2021 yang telah diperbarui PMK No. 72/PMK.07/2024.
Fokus utama penggunaan dana terbagi menjadi tiga sektor krusial: Kesejahteraan Masyarakat, Kesehatan, dan Penegakan Hukum.
BLT: Penyangga Hidup Buruh Tembakau
Dinas Sosial Tulungagung mendapatkan alokasi DBHCHT terbesar untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi puluhan ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM), khususnya buruh tani tembakau, pekerja pabrik rokok, dan masyarakat rentan.
“Program ini menjadi bentuk penghargaan nyata pemerintah terhadap kontribusi para pekerja tembakau yang selama ini menopang perekonomian daerah. DBHCHT harus menciptakan dampak langsung bagi keluarga mereka,” ujar Kepala Dinas Sosial Tulungagung.
Bantuan tunai ini diharapkan menjadi penopang daya beli dan pelindung dari guncangan ekonomi yang masih terasa di berbagai wilayah.
Jaminan Kesehatan untuk Warga Kurang Mampu
Dinas Kesehatan Tulungagung mendapatkan porsi anggaran signifikan untuk membiayai premi Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) BPJS Kesehatan. Kebijakan ini memastikan ribuan warga tak lagi terhalang biaya dalam mengakses layanan medis.
“Setiap warga berhak memperoleh layanan kesehatan yang layak. DBHCHT menjadi instrumen penting memastikan tidak ada warga yang jatuh miskin karena sakit,” tegas Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung.
Sebagian dana juga diarahkan untuk pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, demi pemerataan layanan hingga pelosok.
Infrastruktur dan Penegakan Hukum: Perangi Rokok Ilegal
DBHCHT turut mendorong peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan infrastruktur yang ditangani Dinas PUPR. Sementara di sektor penegakan hukum, Satpol PP intens menggelar operasi pemberantasan rokok ilegal di berbagai kecamatan.
“Kami rutin melakukan razia dan sosialisasi Gempur Rokok Ilegal agar penerimaan negara tidak bocor dan industri rokok legal terlindungi,” kata Kepala Satpol PP Tulungagung.
Semakin kuat pemberantasan rokok ilegal, semakin besar dana yang kembali ke masyarakat melalui DBHCHT.
Kesejahteraan Merata jadi Target Utama
Pemerintah Kabupaten Tulungagung memastikan seluruh alokasi DBHCHT 2025 dikelola secara transparan dan tepat guna.
“Kami ingin dana cukai ini benar-benar menjadi pendorong kesejahteraan dan kemakmuran yang inklusif bagi seluruh warga Tulungagung,” tegas Bupati Tulungagung.
DBHCHT menjadi sumber energi pertumbuhan yang mengalir ke ekonomi rakyat, kesehatan publik, dan penegakan keadilan cukai.
Reporter: Agris
Editor: ANasril
