Pengelolaan Dana Publikasi Dinkes Bengkuku Selatan Tak Transparan, Diduga Bermasalah

kantor Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan Foto/Dok Ali

Bengkulu Selatan, Word Pers  Indonesia – Pencairan Dana Publikasi di Dinkes Bengkulu selatan tidak transparan, diduga bermasalah.

Lagi-lagi Dinkes kembali menjadi buah bibir di kalangan beberapa media Di Bengkulu selatan, baru saja persoalan FCan LHP BPK yang Membuat Dinkes Salah satu Penyumbang temuan terbesar dan viral di medsos dengan berbagai pemberitaan media.

Kini Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan kembali berbuat ulah dengan ke tidak jelasnya dalam teknik verifikasi dana publikasi, dimana terjadi banyak tumpang tindih Data media yang akan menerima dana Publikasi di dinas tersebut di bidang promkes, di mungkinkan akan menjadi temuan kembali di kedepannya nanti.

Saat di konfirmasi, salah satu staf Dinas Kesehatan di bidang promkes,  mengatakan bahwa data tersebut sudah turun dari PPTK dana publikasi.

“jadi kami cuman sekedar merekap apa yang sudah diperintahkan oleh ibu dusiria PPTK,” jelasnya.

Lebih Lanjut awak media langsung menemui Kabid promkes pak Usman diruangannya mengatakan bahwa data verifikasi penerima dana publikasi di bidangnya tersebut sudah sesuai dan sudah diverifikasi.

“Penerima dana publikasi sudah sesuai, dan sudah di verifikasi,” terangnya.

Melihat adanya ketidak beresan dalam hal ini Ketua sekber media Yon Maryono menggapi dan berkata apabila pihak Dinkes melalui bidang promkes dan PPTK nya memaksakan mencairkan dana iklan tersebut, padahal sudah jelas bermasalah kita akan laporkan ke pihak terkait.

“Dikarenakan data yang ada dengan kita bahwa daftar media-media yang sudah dinyatakan diverifikasi oleh saudara pak Usman itu banyak tumpang-tindih, salah satunya ada beberapa orang membawa banyak media Padahal orangnya sama dan dari data tersebut terlihat ada beberapa media yang belum lengkap perizinannya sehingga ini menyalahi aturan yang ada,” tegas Yon Maryono.

Kemudian Ketua sekber media Yon Maryono yang Biasa akrab di panggil “Cik Yon” ini menegaskan untuk tidak main-main dalam pengelolaan uang negara.

“Itu uang negara, bukan uang pribadi jadi yang benarlah sistem verifikasinya, dalam waktu dekat kita akan berkonsultasi ke pihak terkait seperti Inspektorat dan kominfo serta Bupati Bengkulu Selatan,” tegas Cik Yon.

Konfirmasi terhadap PPTK ibu dusiria terus diupayakan karena saat awak media ke Dinas Kesehatan ke ruangan promkes ibu dusiria tidak ada di ruangan.

Hingga berita ini terbit, belum ada respon dan tanggapan dari pihak terkait yakni PPTk. (Ali)

Posting Terkait

Jangan Lewatkan