MUKOMUKO, WORDPERS.ID – Perkebunan kelapa sawit rakyat menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Dengan luasan mencapai 109 ribu hektare, potensi tersebut dinilai belum cukup hanya mengandalkan produksi tandan buah segar. Akses petani terhadap program pendanaan dan pengembangan perkebunan juga harus diperluas.
Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko kini mendorong Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mengambil peran lebih aktif dalam menjembatani kebutuhan pekebun dengan berbagai program Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Kepala Dinas Pertanian Mukomuko, Hari Mustaman, mengungkapkan bahwa perkebunan sawit rakyat mendominasi sektor perkebunan di daerah tersebut. Luasnya bahkan jauh melampaui perkebunan yang dikelola perusahaan melalui skema hak guna usaha (HGU).
“Memang sawit terbesar di Mukomuko nomor satu sawit rakyat, ada 109 ribu hektare dan HGU yang dikelola perusahaan 58 ribu hektare,” kata Hari.
Besarnya luas perkebunan rakyat tersebut menjadi modal penting bagi pengembangan ekonomi daerah. Namun, menurut Hari, potensi itu perlu ditopang program yang mampu meningkatkan produktivitas, kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan petani mengelola kebun secara berkelanjutan.
Salah satu peluang yang didorong untuk dimanfaatkan petani adalah program pendanaan BPDPKS. Sejumlah fasilitas yang dapat diakses pekebun antara lain Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), bantuan sarana dan prasarana perkebunan, pengembangan sumber daya manusia, pelatihan, hingga beasiswa pendidikan.
Program tersebut dinilai penting, terutama bagi petani yang menghadapi keterbatasan modal untuk melakukan peremajaan tanaman maupun meningkatkan produktivitas kebun.
Hari berharap APKASINDO tidak hanya menjadi wadah organisasi, tetapi juga mampu membantu mengidentifikasi kebutuhan pekebun dan mengawal usulan program agar dapat menjangkau Mukomuko.
“APKASINDO bisa ikut menarik dana dari BPDPKS agar program seperti PSR, sarpras, SDM, pelatihan maupun beasiswa untuk ditarik ke Kabupaten Mukomuko, pemerintah memfasilitasi,” ujarnya.
Pemerintah daerah, lanjutnya, siap memberikan dukungan fasilitasi agar peluang program tersebut dapat dimanfaatkan oleh petani sawit setempat.
Dorongan memperluas akses program BPDPKS itu mengemuka dalam pertemuan DPD APKASINDO Kabupaten Mukomuko dengan Dinas Pertanian, Senin (2/11/2026).
Wakil Ketua II DPD APKASINDO Mukomuko, Sabarudin Marpaung, memimpin rombongan dalam pertemuan tersebut. Salah satu agenda yang dibahas adalah penyampaian hasil Pertemuan Nasional Petani Sawit Indonesia (Penas III) APKASINDO yang berlangsung di Jakarta pada 28 Oktober 2026.
Pertemuan itu sekaligus menjadi ruang koordinasi untuk membangun sinergi antara organisasi petani dan pemerintah daerah, terutama dalam menindaklanjuti berbagai program yang berkaitan dengan kesejahteraan pekebun.
Selain agenda tersebut, kedua pihak juga membicarakan persiapan pengukuhan kepengurusan DPD APKASINDO Mukomuko.
Sabarudin menyebut pengukuhan direncanakan dihadiri langsung Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Ir. Gulat Medali Emas Manurung, MP., C.IMA., C.APO.
“Silaturahmi ini juga terkait persiapan pengukuhan DPD APKASINDO Mukomuko yang akan dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP APKASINDO, Gulat Medali Emas Manurung,” ujar Sabarudin.
Kepala Dinas Pertanian Mukomuko, Hari Mustaman, menyambut baik peran APKASINDO dalam memperkuat sektor perkebunan. Ia menilai organisasi tersebut memiliki posisi strategis untuk mendorong kemajuan perkebunan sawit sekaligus perekonomian daerah.
Dengan luas sawit rakyat mencapai 109 ribu hektare, tantangan berikutnya adalah memastikan petani tidak hanya menjadi pemilik kebun, tetapi juga mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas dan nilai ekonominya.
Kolaborasi Distan dan APKASINDO diharapkan menghasilkan langkah konkret, mulai dari pendataan kebutuhan petani, pendampingan pengajuan program, hingga pengawalan realisasi bantuan.
Sebab, ukuran keberhasilan kerja sama bukan semata-mata banyaknya pertemuan atau agenda organisasi. Yang paling dinantikan petani adalah terbukanya akses terhadap program peremajaan, sarana produksi, pelatihan, dan pendidikan yang benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
Dengan potensi 109 ribu hektare sawit rakyat, Mukomuko memiliki modal besar. Kini, tantangannya adalah memastikan peluang pendanaan BPDPKS tidak berhenti sebagai wacana, tetapi benar-benar sampai kepada pekebun yang membutuhkan.
Sumber@
Editor: Anasril
