Wordpers.id, Kabupaten Kepahiang – Menyikapi tingginya tingkat kekerasan anak dan perempuan dikabupaten kepahiang, Dinas Pengendalian Penduduk Kekuarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) didampingi wakil Bupati Kepahiang Neti Herawati,S.Sos melakukan audiensi ke Komisi II DPRD Kabupaten Kepahiang Pada Selasa (28/01/2020).
Disampaikan Wakil Bupati Kepahiang Neti Herawati,S.Sos didepan ketua dan anggota komisi II DPRD Kepahiang bahwa Kabupaten Kepahiang sudah masuk dalam darurat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, untuk saat ini sudah ada laporan 7 Kasus di Polres Kepahiang yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk itu kami datang ke komisi II ini dalam rangka mohon dukungan dalam hal ini DPRD melalui Komisi II untuk mendukung dan memprioritaskan permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini dari sisi anggaran dan pengawasannya.
“Saya minta DPRD melalui komisi II dalam audiensi ini untuk memprioritaskan segi penganggaran dalam hal menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak ini melalui dukungan anggaran pada OPD Dinas pengendalian penduduk KB PPPA kabupaten Kepahiang, kami butuh dukungan anggaran dalam pembentukan Satgas sosialisasi pencegahan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga kami minta kepada Komisi II untuk dapat memberikan pemahaman kepada para kepala Desa untuk dapat mengalokasikan anggaran dan memberikan pemahaman tentang pentingnya pemberdayaan perempuan dan anak dalam hal mencegah kekerasaan ini, kades kan ada Dana Desa dan ADD, kami minda dukungan Komisi II terhadap permasalahan ini,” Ungkap Neti Herawati.
Ketua Komisi II DPRD Kepahiang , Bambang Asnadi menyikapi tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak ini meminta agar semua orangtua maupun stackhoulder yang ada baik itu dinas PPKBPPPA, Dinas PMD dan Dinas Sosial dan Kades untuk menyamakan persepsi terhadap permasalahan ini termasuk para Orang tua pada umumnya di kabupaten Kepahiang agar dapat bekerja sama dan saling menjaga serta menghindari kekerasan terhadap Perempuan dan anak.
“Jangan lagi ada kekerasan terhadap Perempuan dan anak, baik dalam bentuk fisik maupun psikologis, harapan kita agar kepahiang ini menjadi kabupaten yang ramah Anak Layak anak dan lingkungan, terutama dalam keluarga maupun dengan orang lain, Mesti ada kerjasama, Saya sendiri di desa menjadi perangkat Masjid, Saya sendiri dengan uang pribadi membayar guru ngaji untuk anak anak kami di penanjung panjang agar menghindari hal seperti ini, mengenai dukungan anggaran kami minta Ibu wabup untuk terlebih dahulu memanggil OPD terkait baik itu dinas Kesehatan, DPPKBPPPA, Dinas PMD dan Kades agar menyatukan persepsi terlebih dahulu dalam hal anggaran dan sebagainya, setelah itu sampaikan kepada kami untuk dapat kami bahas bersama Pimpinan mengambil langkah selanjutnya,”
“Kami di DPRD selagi itu untuk kepentingan yang baik bagi masyarakat Kepahiang Pasti Kami dukung” Ungkap Bambang.
Menurut Bambang Asnadi kesadaran akan pentingnya Peran Orang tua terhadap generasi yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara ini akan menghindarkan kita semua dari perbuatan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak itu sendiri, kita tidak mau generasi kita hancur, Kami mendorong supaya kedepan pihak yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dapat mengkampanyekan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, kita mengajak semua kalangan termasuk tokoh masyarakat dan tokoh adat serta pemuka agama untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan dan menghindari kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, pungkasnya.
Audiensi dipimpin Ketua Komisi II Bambang Asnadi dengan anggota Riswanto dan Nanto Usni, Hadir wakil Bupati Kepahiang Neti Herawati,S.Sos, Asisten 1 Setda Burlian,SE dan Sekretaris DPPKBPPPA Linda Rospita beserta Jajajaran. (Rilis/Humas DPRD)
