Bengkulu, Word pers Indonesia – Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, Pemerintah daerah setempat fokus pada bidang kesehatan terhadap kelompok rentan khususnya ibu hamil dan baduta. Dengan meningkatkan gerak pos pelayanan terpadu (Posyandu) di setiap desa menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk ke posyandu.
“Kunci untuk menekan prevalensi stunting di Lebong perlu meningkatkan minat masyarakat untuk rutin memeriksakan kesehatan dan tumbuh kembang anak melalui pelayanan di posyandu”.
Hal itu disampaikan Bupati Lebong melalui Asisten I Setda Kabupaten Lebong Reko Haryanto saat audiensi bersama Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu Zamhri S.H.,M.H. Dialog yang berlangsung di ruang kerja Asisten I itu dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Lebong.
Pasalnya pada dialog singkat tersebut angka partisipasi masyarakat datang untuk memeriksakan tumbuh kembang anak masih terbilang rendah, yang hanya mencapai 30 persen. Kondisi demikian itu maka sulit untuk tumbuhnya generasi yang sehat, cerdas dan berkualitas,” ujar Reko.
Jika kita tidak serius melayani masyarakat dalam berbagai bidang maka akan lahir generasi mendatang yang kurang beruntung dengan berbagai kondisi kesehatan dan berdampak pada ekonominya. Hal itu disebabkan kita tidak maksimal dalam menjalankan tugas abdi masyarakat,” kata Reko.
Guna mengatasi hal demikian itu, kedepan harus banyak berkoordinasi lintas lembaga pemerintah dan masyaraat. Serta dibarengi dengan tindakan nyata di lapangan dalam menyelesaikan persoalan kependudukan. Kabupaten Lebong dengan jumlah penduduk yang dibawah angka 150 ribu jiwa ini tidaklah pantas jika masuk kategori daerah terbelakang dan miskin” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Zamhari mengajak lembaga teknis untuk dapat ambil bagian dalam memberikan pelayanan di Posyandu, karena untuk mewujudkan generasi yang berkualitas menjadi kewajiban semua pihak. Maka perlu dilakukan secara konvergensi dan kerjama lintas sektor, khususnya lembaga teknis,” pinta Zamhari.
“Posyandu, harus terpadu tidak hanya dinas kesehatan yang berkewajiban dalam pelayanan bagi baduta, jika didapat anak yang perkembangan fisik dan kesehatannya kurang maka dapat berperan lembaga pemerintah lainnya untuk memberikan pendampingan, khususnya PKB/PLKB harus hadir dalam setiap gerak Posyandu”.
Ia berharap, agar pemerintah daerah dapat secara maksimal memberdayakan petugas lini lapangan BKKBN yang ada di daerah yaitu PKB/PLKB. Dalam akselerasi tumbuhnya kualitas SDM di daerah, perlu dikembangkannya kampung KB di sejumlah desa dan rumah data kependudukan.
“Rumah data kependudukan (RDK) membantu pemerintah daerah khususnya desa, untuk menjadikannya sebagai peta dalam menjalankan program berbagai bidang yang berdasarkan kondisi desa”. (Rls)
