Jakarta, Wordpers.id – Program makanan bergizi Gratis yang belakangan gencar digulirkan pemerintah menuai sorotan tajam dari kalangan mahasiswa. Ketua Umum Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara se-Indonesia (AMHTN-SI), Tri Rahmadona, menilai kebijakan tersebut tidak tepat apabila anggarannya sebagian besar justru diambil dari dana pendidikan.
Mengutip dari salah satu media yaitu kompas.com program makanan bergizi ini menelan biaya mecapai angka 335 Triliun pertahunnya, dengan sekitar 44,22% yang diambil dari pos Dana Alokasi Pendidikan. Fakta inilah yang menjadi sumber kritik.
“Penggunaan dana pendidikan untuk membiayai program makan bergizi menimbulkan persoalan serius. Pendidikan seharusnya fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, kesejahteraan guru, dan perbaikan sarana sekolah. Bagaimana mungkin masalah guru honorer, sekolah rusak, dan kualitas kurikulum bisa diatasi jika anggarannya justru dialihkan ke program makan bergizi?” tegas Tri.
AMHTN-SI menilai, program makanan bergizi seharusnya menjadi domain kementerian atau pos anggaran lain yang relevan, seperti kesehatan atau sosial, bukan justru mengurangi porsi anggaran pendidikan.
“Di lapangan implementasinya pun masih jauh dari standar. Banyak laporan yang kami terima bahwa kualitas dan distribusi makanan tidak merata, bahkan masih jauh dari layak konsumsi. Jangan sampai dana triliunan rupiah ini hanya jadi proyek yang sarat penyimpangan,” tambah Tri.
Atas dasar itu, AMHTN-SI mendesak pemerintah untuk:
1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan dana pendidikan dalam program makanan bergizi.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran anggaran, agar tidak ada tumpang tindih antarprogram.
3. Mengembalikan prioritas utama dana pendidikan untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan nasional.
“Jika evaluasi tidak dilakukan segera, maka program ini berpotensi menjadi beban baru yang hanya menghabiskan anggaran tanpa menghasilkan manfaat maksimal bagi rakyat,” tutup Tri.(Red)
