Mukomuko, Word Pers Indonesia – Salah satu kegiatan program ketahanan pangan dan hewani Desa Dusun Baru Pelokan, Kecamatan XIV Koto, menuai protes dari masyarakat desa. Hal tersebut terjadi lantaran ada indikasi kades mencari keuntungan pribadi.
Ketua BPD setempat mengemukakan bahwa program ketahanan pangan desa berupa pengembangan ternak sapi dan pembangunan pagar lahan untuk ternak sapi dinilai ada kepentingan pribadi.
“Salah satunya pembangunan pembangunan pagar beton untuk lahan ternak sapi, dimana lahan ternak sapi tersebut di atas lahan milik pribadi dari orang tua kades itu sendiri,” jelasnya.
Lanjutnya, Dengan luas lahan yang di pagari dengan pagar beton yang menggunakan DD 20 persen seluas 1 hektare. Sesuai dengan usulan dalam musyawarah, lokasi awal untuk ternak sapi di lahan atau kebun pemuda (Karang Taruna). Namun pada pelaksanaan pembangunan di lahan milik orang tua kades.
“Pemerintah desa tidak ada koordinasi lagi sama kita bahwa lokasi untuk ternak sapi ini di pindahkan, tiba-tiba sudah dibangun dilahan milik bapaknya. Seharusnya mereka musyawarahkan lagi dengan perubahan lokasi itu, termasuk juga kelompok penerima ternak tidak begitu transparan,” sesal Dirman Sasmoko, Ketua BPD Dusun Baru Pelokan.
Masih kata dia, pembangunan pagar beton untuk pagar lokasi ternak sapi juga tidak transparan. Dimana di lokasi pembangunan tidak di pasang papan merek, mulai dari awal pembangunan hingga pembangunan selesai. Padahal pihaknya sudah menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah desa maupun pada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
“Nanti warga desa menilai BPD tidak mengawasi, padahal kita sudah mengawasi. Dimana kita sudah di tegur pendamping desa, Babinsa maupun Bhabinkhamtibmas. Agar papan merek kegiatan pembangunan pagar beton di pasang,” jelas Dirman.
Sedangkan Kades yang diwakili Sekdesnya, Heri Anggriawan saat ditemui mengatakan, untuk program ketahanan pangan Desa Dusun Baru Pelokan salah satunya pengembangbiakan ternak sapi beserta kandangnya. Dimana kandang berupa pagar beton sekeliling lahan sudah selesai dikerjakan, termasuk pengadaan ternak sapi sebanyak 10 ekor. Dengan ini ia mengklaim untuk program ketahanan pangan sudah terlaksana dan sesuai aturan.
“Sebelum kegiatan ini dilaksanakan terlebih dahulu kita lakukan musyawarah, dalam musyawarah itu ada lembaga desa maupun BPD. Jadi hasil musyawarah itulah yang kita laksanakan, karena itu uslan masyarakat desa atau forum,” sampai Heri.
Sementara itu kasi irban inspektorat Mukomuko, Sardi menanggapi hal tersebut bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan.
“Oke, mengenai informasi berita tersebut kami akan segera croscek dilapangan untuk klarifikasi kegiatan yang dimaksud,” tegasnya. (Red/Bbg/Api)
