Mukomuko, Word pers Indonesia – Persoalan sengketa lahan eks BBS antara masyarakat dengan PT DDP kembali memanas. Hingga kini, konflik tersebut belum menemui titik terang. Warga mengeluhkan terputusnya akses menuju kebun mereka setelah perusahaan memasang bondri atau patok pembatas di sejumlah titik yang dinilai menutup jalur utama masyarakat.
Tak hanya menghambat mobilitas, keberadaan patok tersebut juga diduga telah masuk ke area lahan milik warga. Akibatnya, sejumlah pemilik kebun mengaku kesulitan melakukan aktivitas panen, bahkan sebagian harus memutar jauh untuk mencapai lokasi kebun mereka.
Kondisi ini diperparah dengan adanya laporan kerusakan tanaman milik warga. Sejumlah pohon sawit disebut tumbang saat proses pemasangan bondri dilakukan oleh pihak perusahaan, sehingga menambah daftar kerugian yang dialami masyarakat.
Salah seorang perwakilan warga, Dina Fahmi, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap PT DDP yang dinilai belum menunjukkan itikad penyelesaian yang nyata.
“Kami sudah beberapa kali menyampaikan keberatan. Bahkan, pihak perusahaan sempat bilang akan mencarikan solusi. Tapi sampai hari ini, belum ada langkah konkret yang kami rasakan,” ujar Dina Fahmi kepada awak media, Selasa (…).
Ia menegaskan, masyarakat tidak menolak penataan batas, namun meminta agar dilakukan secara adil, transparan, dan tidak merugikan pemilik lahan yang sah.
“Kami hanya ingin akses kami dibuka kembali dan tanaman kami yang rusak mendapat perhatian. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan,” tambahnya.
Sementara itu, Humas PT DDP, Anton, membenarkan bahwa persoalan tersebut masih dalam tahap pembahasan internal. Menurutnya, manajemen perusahaan saat ini sedang mengkaji berbagai opsi penyelesaian.
“Masalah ini sudah kami sampaikan ke manajemen. Saat ini masih dalam proses pembahasan untuk mencari solusi terbaik. Kami berharap masyarakat dapat bersabar sambil menunggu keputusan resmi dari perusahaan,” kata Anton saat dikonfirmasi.
Ia menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk mencari jalan keluar yang tidak merugikan kedua belah pihak.
Hingga berita ini diturunkan, warga masih menunggu langkah nyata dari PT DDP. Mereka berharap ada penyelesaian yang adil, akses kebun dibuka kembali, serta kerugian akibat rusaknya tanaman dapat dipertimbangkan secara manusiawi agar konflik ini tidak semakin meluas.(Pjr)
Editor: Redaksi
