SUMBERPUCUNG – Puluhan warga menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang masuk Bendungan Lahor, Desa Karangkates, Kecamatan Sumbepucung kemarin (26/1). Mereka memprotes kebijakan Perum Jasa Tirta 1 yang memberlakukan karcis masuk secara elektronik. Di samping itu, juga meminta kartu akses gratis khusus warga sekitar.
Aksi tersebut diikuti warga perwakilan dari tiga desa. Yakni Desa Karangkates di Kecamatan Sumberpucung, Desa Ngreco di Selorejo Blitar, dan Dusun Rekesan, Desa Jambuwer, Kromengan.
Tidak ada aksi bakar ban seperti demonstrasi pada umumnya. Mereka berkumpul di taman tengah jalan dekat loket masuk bendungan sambil membentangkan spanduk berisi berbagai aspirasi. Di antaranya berisi tulisan ”Satu Kata, Gratis”.
Juga ada spanduk berisi lima butir tuntutan. Pertama, warga meminta penerapan standar operasional prosedur (SOP) penjaga portal retribusi yang lebih humanis. Lalu membebaskan pelajar sekitar Sumberpucung dan Selorejo, angkutan umum rute Malang-Blitar, serta warga sekitar terdampak pembangunan area bendungan dari pungutan masuk jalan bendungan. Terakhir, membebaskan pedagang kecil dan pelaku UMKM di dalam kawasan.
Warga meminta agar tuntutan tersebut dipenuhi dalam 15 x 24 jam. Apabila tidak ada jawaban, mereka mengancam akan demonstrasi lagi. “Sebenarnya pelajar ini ada kartu gratis, tapi per bulan bayar Rp 15 ribu. Itu apakah gratis?,” ujar Koordinator aksi Rahman Arifin kemarin.
Berkaitan soal angkutan umum dimasukkan dalam tuntutan, ia menyebut bahwa di dua sisi bendungan ada titik penjemputan pelajar atau biasa disebut abunemen. Artinya, ada beberapa angkutan rute Malang-Blitar yang lewat atas bendungan. Mereka merasa terbebani dengan biaya masuk tersebut. “Kami minta 10 atau 15 unit saja yang gratis masuk. Yang lainnya terserah,” imbuh dia.
Di sisi lain, Rahman mengakui bahwa Jasa Tirta 1 memberikan semacam kartu akses bebas biaya. Tapi setiap enam bulan sekali harus diperbarui dengan biaya Rp 35 ribu. Jika kartu hilang dikenai denda Rp 100 ribu. Warga merasa keberatan dengan kebijakan tersebut.
Mereka menuntut agar kartu tersebut dihilangkan. “Tinggal bilang asal Sumberpucung, Rekesan, Selorejo saja (seharusnya bebas). Kalau tidak percaya, bisa memperlihatkan KTP,” tandas Rahman.
Terpisah, Direktur Utama (Dirut) PT Jasa Tirta I Fahmi Hidayat belum menjawab tuntutan para pengunjuk rasa. Dia akan memutuskan setelah mengetahui secara detail. ”Kami pelajari dulu aspirasi warga,” kata Fahmi saat dikonfirmasi kemarin.
