Bengkulu, Word Pers Indonesia – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Bengkulu menegaskan dukungannya terhadap posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi negara yang berada di bawah komando Presiden Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
Sikap tersebut dinilai sejalan dengan pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang disampaikan melalui berbagai media nasional, yang menegaskan bahwa Polri tetap berada dalam garis komando Presiden dan tidak berada di bawah kepentingan kelompok atau kekuasaan tertentu.
Ketua JMSI Bengkulu, Riki Susanto, menyebutkan bahwa penegasan Kapolri sangat penting untuk menjaga pemahaman publik agar tidak terjadi distorsi informasi, terutama di tengah derasnya arus informasi di ruang digital.
“Kami memandang pernyataan Kapolri merupakan bentuk penegasan konstitusional yang sangat penting. Polri adalah alat negara yang tunduk pada Presiden, bukan pada kepentingan politik mana pun,” ujar Riki Susanto, Selasa (27/1/2025).
Menurutnya, di era media sosial saat ini, berbagai narasi liar kerap muncul dan berpotensi menyesatkan opini publik jika tidak diluruskan dengan informasi yang akurat dan berimbang.
“Ruang digital sering kali dipenuhi opini yang tidak berdasar. Karena itu, klarifikasi dari Kapolri menjadi penting agar masyarakat tidak salah memahami posisi dan peran Polri dalam sistem ketatanegaraan kita,” jelasnya.
Riki juga menilai bahwa independensi Polri justru terjaga ketika institusi tersebut bekerja sesuai koridor hukum dan konstitusi, bukan berdasarkan tekanan opini atau kepentingan kelompok tertentu.
“Ketaatan Polri kepada Presiden bukan berarti kehilangan independensi, justru itu adalah bentuk kepatuhan terhadap sistem demokrasi dan supremasi hukum,” tambahnya.
Sebagai organisasi yang menaungi perusahaan media siber, JMSI Bengkulu berkomitmen untuk terus mendorong pemberitaan yang profesional, berimbang, dan bertanggung jawab, khususnya dalam isu-isu strategis nasional.
“Kami mengajak seluruh insan pers untuk tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik dan tidak memperkeruh suasana dengan narasi yang dapat memecah kepercayaan publik terhadap institusi negara,” tutup Riki.
Editor: Anasril
