Seluma, Word Pers Indonesia — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, mencatat fenomena sosial yang kian mengemuka: jumlah perempuan berstatus janda sekaligus kepala keluarga tunggal terus mengalami peningkatan. Hingga Semester I Tahun 2025, tercatat sebanyak 11.842 perempuan memikul peran sebagai kepala keluarga.
Data tersebut bersumber dari Data Agregat Kependudukan Semester I Tahun 2025 per 30 Juni 2025. Angka ini menunjukkan tren kenaikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, dan hampir merata di seluruh kecamatan di Seluma.
Kepala Disdukcapil Seluma, Irzani, melalui Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Rita Lesmini, menyampaikan bahwa peningkatan ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.
“Jika dibandingkan dengan tahun 2024, jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga mengalami peningkatan. Tren ini terlihat hampir di seluruh kecamatan,” kata Rita Lesmini, Kamis (8/1/2026).
Sukaraja Tertinggi, Ulu Talo Terendah
Berdasarkan sebaran wilayah, Kecamatan Sukaraja tercatat sebagai daerah dengan jumlah kepala keluarga perempuan terbanyak, yakni 1.835 orang. Sementara itu, jumlah terendah berada di Kecamatan Ulu Talo, dengan 352 orang.
“Yang paling banyak berada di Kecamatan Sukaraja,” tambah Rita.
Secara keseluruhan, sebaran kepala keluarga perempuan di Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut:
Kecamatan Seluma: 569 orang
Talo: 784 orang
Semidang Alas: 844 orang
Semidang Alas Maras: 1.506 orang
Air Periukan: 1.384 orang
Lubuk Sandi: 657 orang
Seluma Barat: 486 orang
Seluma Timur: 647 orang
Seluma Utara: 506 orang
Seluma Selatan: 760 orang
Talo Kecil: 578 orang
Ilir Talo: 934 orang
Sukaraja: 1.835 orang
Ulu Talo: 352 orang
Dasar Penyusunan Kebijakan Sosial
Disdukcapil Seluma menegaskan, data ini bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan realitas sosial yang perlu ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.
Perempuan kepala keluarga, menurut Rita, umumnya menghadapi tantangan berlapis, mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan anak, hingga keterbatasan akses terhadap layanan sosial.
“Data ini menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan kependudukan, bantuan sosial, serta program perlindungan bagi perempuan kepala keluarga. Mereka memiliki beban ganda yang tidak ringan,” jelasnya.
Ia menambahkan, Disdukcapil terus berupaya memperbarui dan memvalidasi data kependudukan agar setiap program pemerintah benar-benar tepat sasaran.
“Data yang akurat akan menentukan kualitas kebijakan. Kami ingin memastikan tidak ada kelompok rentan yang terlewat dari perhatian pemerintah,” pungkas Rita.(tom)
Editor: Redaksi
