Bengkulu, Covid-19 dan Pilkada Pecah Fokus Pemerintah Antisipasi Konflik

Bengkulu, wordpers.id – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bengkulu, Khairil Anwar mengatakan, COVID-19 dan Pilkada pecah fokus pemerintah antisipasi konflik di Bengkulu.

Ia mengatakan COVID-19 jadi salah satu sumber potensi konflik baru di tengah masyarakat jika tidak diatasi dengan komperhensif.

“COVID-19 mempengaruhi berbagai aspek baik sosial maupun masalah ekonomi yang berakibat konflik antar sesama,” kata Kahiril, Kamis.

Ia menambahkan, rendahnya edukasi kesehatan era normal baru kepada masyarakat membuat penyebaran COVID-19 terjadi dengan cepat dan berakibat pada kesenjangan sosial.

“Pemutusan kerja skala besar, pembatasan sosial, hingga menghambat aktifitas ekonomi yang mengakibatkan masyarakat kehilangan mata pencaharian dan berdampak pada penjarahan jika tidak diantisipasi dengan intens,” katanya.

Terlebih, kondisi mendekati resesi ini, katanya, mengakibatkan kerawanan setara dengan agenda politik seperti pemilihan kepala daerah.

“Sama-sama memiliki tingkat kerawanan tinggi, COVID-19 dan Pilkada bisa pecah konsentrasi pemerintah. Kami bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri tengah memetakan daerah rawan konflik jelang pilkada dan secepat mungkin akan melakukan aspek pencegahan,” katanya.

Khairil menyebut, persentase perbandingan keduannya mencapai 50:50 persen.

Aspek pencegahan jelang agenda politik sendiri ia katakan yakni dengan edukasi demokrasi yang optimis, penertiban kampanye, sosialisasi kampanye hitam, mencegah berita hoax, edukasi politik uang, dan menjaga netralitas aparatur sipil negeri.

“Kita sudah bekerjasama dengan pihak tim siber Polda Bengkulu untuk memastikan pemberian jaminan situasi kamtibmas yang tetap kondusif di tengah masyarakat saat pelaksanaan pemilu melalui penertiban berita hoaks, aktivitas buzzer dan mencegah adanya ujaran kebencian yang terjadi di sosial media,” kata Kharil.

Selain itu, tingginya potensi konflik di Bengkulu yang juga ia sampaikan yakni SARA, tapal batas, suku, agenda politik, kerawanan ketahanan pangan. (Jenggo/Bm)