Bupati Tulungagung Lantik 17 Pejabat, Termasuk Eks Kepala BKPSDM Jember

Penguatan Birokrasi dan Percepatan Pelayanan Jadi Fokus Utama

Tulungagung, Wordpers.id – Pemerintah Kabupaten Tulungagung kembali melakukan langkah strategis dalam penguatan tata kelola pemerintahan melalui rotasi dan mutasi pejabat tinggi pratama. Sebanyak 17 pejabat dilantik langsung oleh Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Rabu (16/7/2025).

Yang menarik, dalam pelantikan kali ini, terdapat satu nama dari luar daerah yang turut dilantik, yakni Suko Winarno, mantan Kepala BKPSDM Kabupaten Jember. Kini, ia resmi menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tulungagung.

Bupati Gatut menegaskan bahwa rotasi jabatan adalah langkah normatif dalam pemerintahan, demi meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Saya tegaskan bahwa pelantikan seperti ini adalah hal yang lumrah. Tidak perlu dimaknai negatif, semua dilakukan dengan proses profesional sesuai aturan,” ujar Gatut Sunu Wibowo.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa proses rotasi dilakukan berdasarkan hasil uji kompetensi, tanpa ada praktik jual beli jabatan. Para pejabat yang mengikuti seleksi diwajibkan mempresentasikan visi, misi, dan program kerja sesuai bidang tugas masing-masing.

“Semua yang dilantik mulai besok bisa langsung bekerja, tancap gas menjalankan tugas sesuai aturan dan undang-undang. Semuanya untuk mengabdi kepada masyarakat Tulungagung,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Tulungagung, Soeroto, menjelaskan bahwa seluruh proses pengisian jabatan telah mengacu pada ketentuan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS. Termasuk di dalamnya adalah mekanisme mutasi antar daerah.

“Mutasi pejabat antar-pimpinan tinggi diperbolehkan setelah uji kompetensi. Prosedurnya sudah dilalui, termasuk pejabat dari Jember. Semuanya sesuai regulasi yang berlaku,” jelas Soeroto.

Pelantikan ini sekaligus menjadi langkah awal untuk memperkuat struktur birokrasi Tulungagung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.(Agris)

Posting Terkait

Jangan Lewatkan