Seluma, Wordpers.id – Dugaan kecurangan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Seluma kembali mencuat. Setelah sebelumnya ditemukan lebih dari 100 honorer siluman yang lulus pada seleksi tahap 1 tahun anggaran 2024, kini DPRD Seluma mengungkap adanya lebih dari 40 honorer yang diduga melakukan manipulasi data dan tetap dinyatakan lulus seleksi administrasi PPPK tahap 2.
Anggota Komisi 1 DPRD Seluma, Febrinanda Putra Pratama, menyebutkan bahwa data yang mereka peroleh telah divalidasi dan menunjukkan indikasi kecurangan serius. Beberapa peserta diketahui memiliki dokumen yang tidak sesuai, termasuk pemalsuan tanda tangan.
“Kami mendapatkan data terbaru, ada lebih dari 40 orang yang diduga honorer siluman dan lulus seleksi administrasi PPPK tahap 2. Beberapa di antaranya memiliki data Dapodik yang baru keluar tahun 2024, namun datanya belum bisa kami buka. Data ini sudah kami pegang,” ujar Febrinanda, Senin (17/3/2025).
Febrinanda juga menambahkan bahwa Komisi 1 DPRD Seluma berencana untuk menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan dinas terkait yang diduga terlibat dalam manipulasi data peserta seleksi PPPK.
“Kami masih berkoordinasi dengan Ketua Komisi 1, Hendri Satrio. Jika memungkinkan, kami akan memanggil dinas terkait untuk meminta penjelasan mengenai masalah ini,” tuturnya.
Temuan terbaru ini semakin menambah daftar panjang persoalan dalam proses seleksi PPPK di Kabupaten Seluma. Sebelumnya, DPRD Seluma telah mengungkap adanya lebih dari 100 honorer siluman yang lolos seleksi tahap 1. Kini, dengan ditemukannya tambahan 40 orang yang diduga memanipulasi data, DPRD Seluma mendesak agar ada transparansi dan penegakan hukum dalam proses seleksi PPPK.
“Kami meminta pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah tegas agar seleksi PPPK ini berjalan sesuai aturan. Jangan sampai ada yang dirugikan, terutama para honorer yang benar-benar memenuhi syarat,” tegas Febrinanda.
Masyarakat Kabupaten Seluma berharap pemerintah daerah segera menyelidiki dugaan kecurangan ini dan memastikan bahwa seleksi PPPK berjalan secara adil dan transparan. Langkah tegas dari pihak berwenang sangat diperlukan untuk menjaga kredibilitas sistem seleksi pegawai dan memberikan kesempatan yang adil bagi peserta yang memenuhi kualifikasi. (*)
