Mukomuko, Word Pers Indonesia – Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko menuai sorotan tajam. Di tengah penderitaan warga akibat banjir yang merendam permukiman di Kecamatan Pondok Suguh, bantuan yang sebelumnya dijanjikan justru tak kunjung tiba. Publik menilai, respons Dinsos terkesan lamban bahkan minim empati.
Padahal sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Sosial telah memastikan akan menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir, khususnya kebutuhan dasar seperti pangan dan sandang. Namun hingga lebih dari sepekan pasca-banjir, kehadiran bantuan tersebut belum juga dirasakan masyarakat.
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Mukomuko, Zoni Furwanda, sempat menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan bantuan berupa makanan siap saji, selimut, dan pakaian layak pakai.
“Bantuan difokuskan untuk kebutuhan mendesak korban banjir, terutama makanan dan perlengkapan dasar,” ujarnya.
Namun fakta di lapangan berkata lain. Warga yang terdampak banjir di Desa Tunggang dan Desa Karya Mulya hingga kini belum menerima bantuan dari Dinas Sosial.
Banjir sendiri terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi selama dua hari berturut-turut. Kepala Pelaksana BPBD Mukomuko, Ruri Irwandi, ST, MT, menjelaskan bahwa meluapnya sungai menyebabkan puluhan rumah warga terendam dengan ketinggian air mencapai satu meter.
“Sebanyak 18 rumah di Desa Tunggang dan 28 rumah di Desa Karya Mulya terdampak. Air sempat mencapai sekitar satu meter, meski kini sudah mulai surut,” jelasnya.
Di sisi lain, Penjabat Kepala Desa Tunggang, Baharudin, mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap lambannya respons Dinas Sosial. Ia menyebut pihak desa sudah mengirimkan surat resmi sejak 4 April 2026, namun tak kunjung mendapat tindak lanjut.
“Kami sudah bersurat ke Pemkab Mukomuko agar dinas terkait segera turun. Tapi sampai banjir surut, pihak Dinsos belum juga terlihat. Seolah tutup mata terhadap kondisi masyarakat,” tegas Baharudin.
Ironisnya, di tengah minimnya kehadiran Dinsos, justru instansi lain bergerak cepat. BPBD dan PU Pengairan disebut telah turun langsung ke lokasi saat banjir terjadi.
“Saat banjir, BPBD dan PU Pengairan langsung turun. Karena bantuan tak kunjung datang, kami dari pemerintah desa terpaksa bergerak sendiri dengan membuka dapur umum untuk warga,” tambahnya.
Kondisi ini mempertegas kesan bahwa Dinas Sosial hanya sebatas memberikan janji tanpa realisasi. Warga yang terdampak banjir harus bertahan dengan bantuan seadanya dari pemerintah desa, sementara instansi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penanganan sosial justru tak tampak.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko belum memberikan klarifikasi resmi terkait keterlambatan penyaluran bantuan tersebut, meskipun telah dikonfirmasi oleh awak media.
Ketiadaan respons ini semakin memperkuat dugaan publik bahwa ada kelalaian serius dalam penanganan bencana sosial di daerah tersebut.
Reporter: Bambang.S
Editor: Anasril
