Catatan Kritis Demokrasi Pemilu 2024: Kejaksaan Lembaga Hukum Berbinis UMKM Kopi dan Toko Swalayan
Rakyat Bengkulu membutuhkan kejaksaan yang fokus memberikan keadilan hukum bagi publik, bukan Kejaksaan yang fokus bisnis kopi dan bisnis toko swalayan seperti adhyaksamart. Apa untungnya bagi penegakkan keadilan hukum bagi rakyat bengkulu, sementara banyak kasus kasus di kejaksaan tinggi yang dilaporkan rakyat bengkulu mandeg.
Kejaksaan Lembaga Hukum Memberikan Keadilan Bagi Rakyat, Bukan UMKM Bisnis Kopi dan Toko Swalayan Mencari Pembeli Dari Rakyat!
Baca berita si sini juga: https://annirell.com/ada-kopi-jaksa-dan-adhyaksamart-di-bengkulu/28/06/2023/
Sangat tidak etis jika Lembaga hukum menjadi lembaga bisnis dan ekonomi yang melahirkan produk Kopi Jaksa dan Adhyaksamart. Kejaksaan adalah Lembaga Penegakan Hukum dalam sistem peradilan Indonesia.
Kejaksaan bukan Lembaga ekonomi dan bisnis setingkat UMKM di Daerah Wilayah Penegakan Hukum Provinsi Bengkulu
Keadilan hukum adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum di mana semua individu diperlakukan secara adil dan setara di bawah hukum. Ini melibatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum, penegakan hukum yang tidak diskriminatif, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Wujud sebuah kejaksaan yang fokus pada memberikan keadilan hukum bagi masyarakat sangat penting untuk menjaga keadilan sosial, seperti memerangi kejahatan, dan melindungi hak-hak individu.
Peran utama kejaksaan adalah penegakkan hukum, menjalankan tuntutan tindak pidana (KUHPidana) dan tuntutan tindak perdata (KUHPerdata), dan mengajukan dakwaan terhadap pelaku kejahatan.
Jika ada kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat Bengkulu dan mandeg (terhenti atau tidak terselesaikan), hal ini tentu harus menjadi perhatian serius. Kejaksaan yang fokus pada bisnis kopi dan bisnis toko swalayan, Mungkin dapat mengarah ke perhatian Rakyat dan sumber daya yang teralihkan dari penanganan kasus-kasus hukum yang lebih penting.
Kejaksaan sebagai Lembaga hukum harus memberikan keuntungan keadilan penegakkan hukum bagi masyarakat Bengkulu, rakyat akan mendapatkan perlindungan yang adil dan setara di bawah hukum jika kejaksaan berfokus pada tugas utamanya.
Dengan mengatasi masalah mandegnya kasus-kasus yang dilaporkan, masyarakat akan lebih aman, percaya pada sistem penegakan hukum dan penuntutan hukum di peradilan, dan yakin bahwa hak-hak mereka dihormati. Bukan meluncur produk Kopi Merek Jaksa dan Toko Swalayan Adhyaksa Mart.
Namun, untuk memastikan keadilan hukum yang efektif, penting bagi kejaksaan sebagai sistem peradilan untuk memperoleh sumber daya yang memadai, termasuk personel, keuangan, dan infrastruktur yang diperlukan yabg telah disediakan oleh negara yang dianggarkan dan dipenuhi dalam APBN RI, artinya tidak perlu lagi Kejaksaan berbisnis. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam kerja kejaksaan juga sangat penting agar masyarakat dapat melihat bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain yang tidak relevan.
Dalam situasi di mana masyarakat bengkulu merasa kejaksaan tidak memenuhi tugas utamanya dan banyak kasus yang mandeg, penting bagi kejaksaan untuk menyampaikan peningkatan kinerja mereka sebagian otoritas yang berwenang, sebagai lembaga pengawas dan penegak hukum, bukan lembaga bisnis kopi dan toko swalayan. Partisipasi aktif masyarakat dan pengawasan publik dapat membantu memastikan bahwa keadilan hukum menjadi prioritas utama dan kepentingan masyarakat terlindungi dengan baik.
Berikut penjelasan tugas Jaksa dan pengertian Adhyaksa, yang dijadikan merek kopi dan toko swalayan di Bengkulu?
Jaksa adalah seorang profesional hukum yang berperan dalam sistem peradilan pidana di banyak negara, termasuk Indonesia. Tugas utama seorang jaksa adalah mewakili kepentingan publik dalam proses peradilan dan menegakkan hukum. Di Indonesia, jaksa merupakan bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia (Kejari) di tingkat kecamatan dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di tingkat kabupaten/kota, serta Kejaksaan Tinggi (Kejati) di tingkat provinsi. Di tingkat pusat, terdapat Kejaksaan Agung (Kejagung).
Tugas Jaksa meliputi:
Penuntutan:
Jaksa bertanggung jawab untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka dalam kasus-kasus pidana. Mereka menilai bukti-bukti yang ada dan memutuskan apakah akan mengajukan tuntutan ke pengadilan atau tidak.
Penyidikan:
Jaksa dapat melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus pidana tertentu, terutama jika diperlukan untuk memperkuat bukti atau memastikan keadilan.
Pengawasan
Penyidikan:
Jaksa bertanggung jawab mengawasi proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Mereka memeriksa bukti-bukti yang dikumpulkan dan memastikan bahwa penyelidikan dilakukan dengan benar.
Pelaksanaan Putusan Pengadilan:
Jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) memastikan bahwa putusan pengadilan dijalankan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pembelaan Negara:
Jaksa juga dapat berperan sebagai pembela negara/Jaksa negara dalam kasus-kasus hukum yang melibatkan kepentingan negara.
Adhyaksa merupakan istilah dalam bahasa Sanskerta yang digunakan untuk menyebut jaksa atau kejaksaan. Secara harfiah, “adhyaksa” berarti “pemimpin” atau “penegak hukum” Tertinggi. Mencerminkan peran jaksa sebagai pemimpin dalam penegakan hukum dan keadilan di masyarakat. Dalam konteks Indonesia, Adhyaksa juga sering digunakan untuk merujuk pada institusi kejaksaan dan para jaksa yang menangani penuntutan hukum dalam sistem peradilan si Indonesia.
Dhyaksa adalah hakim yang bertugas menangani masalah peradilan pada sidang pengadilan. Ketika bertugas, para dhyaksa dipimpin seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa.
Editor: Redaksi
