Bengkulu – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkulu I Kota Bengkulu, Hj. Baidari Citra Dewi, SH, melaksanakan kegiatan reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 pada 15–19 Juli 2026 dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi secara langsung kepada wakil rakyat.
Dalam dialog bersama warga, persoalan pelayanan BPJS Kesehatan menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan. Masyarakat mengeluhkan kesulitan memperoleh layanan rawat inap serta akses terhadap obat-obatan yang ditanggung BPJS.
Menanggapi hal tersebut, Hj. Baidari Citra Dewi menjelaskan bahwa sebagian besar kendala yang dialami masyarakat disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap mekanisme pelayanan BPJS Kesehatan. Berdasarkan penjelasan dari pihak BPJS Kesehatan yang hadir dalam kegiatan tersebut, pasien tidak harus selalu menjalani perawatan di rumah sakit umum, tetapi juga dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan lain yang bekerja sama dengan BPJS sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Selain itu, masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai mekanisme penggantian biaya (reimburse) untuk kondisi tertentu, sehingga diharapkan tidak lagi terjadi kesalahpahaman dalam memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan.
Selain sektor kesehatan, warga juga menyampaikan usulan terkait pembangunan infrastruktur jalan. Baidari menjelaskan bahwa terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Jalan berstatus provinsi menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Bengkulu, sedangkan jalan kota merupakan kewenangan Pemerintah Kota Bengkulu.
Ia mengimbau masyarakat agar menyampaikan usulan pembangunan sesuai dengan kewenangan masing-masing, baik melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun kepada anggota DPRD sesuai tingkatannya, sehingga aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara maksimal.
Persoalan keamanan lingkungan turut menjadi perhatian dalam kegiatan reses tersebut. Warga mengeluhkan masih maraknya aksi geng motor yang dinilai meresahkan masyarakat. Menurut Baidari, persoalan tersebut harus segera ditangani secara serius karena berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat, terutama karena para pelaku kerap membawa senjata tajam.
Selain menyerap berbagai aspirasi masyarakat, Baidari juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar program pembangunan di daerah dapat berjalan lebih optimal. Di samping itu, ia mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi penerimaan pajak sebagai salah satu upaya memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui kegiatan reses ini, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan perjuangan di DPRD Provinsi Bengkulu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Baidari berharap setiap masukan dari masyarakat dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan maupun program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bengkulu.
