Wordpers.id, Kota Bengkulu – Ini menjadi pelajaran bagi masyarakat agar berhati-hati dan tidak gegabah saat ingin memposting sesuatu di media sosial (medsos). Seperti yang dilakukan Awang Konaevi, warga RT 22 Kelurahan Padang Nangka.
Awang memposting tentang beras bantuan Pemkot Bengkulu yang kurang 5 ons saat ditimbang. Postingannya ini bikin heboh netizen. Bila ini tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa dipertanggung jawabkan, Awang bisa terkena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Ini disampaikan Agustam Rachman, salah satu kuasa hukum Pemkot Bengkulu. “Tindakan saudara Awang yang langsung memposting informasi yang belum tentu kebenarannya di medsos miliknya tanpa konfirmasi dan klarifikasi ke pihak pemkot dapat dijerat dengan UU ITE,” kata Agustam Jumat, (22/5/20).
Dia menilai apa yang dilakukan Awang merupakan tindakan yang gegabah dan cenderung menggiring opini publik, seakan-akan semua beras yang menjadi Jaring Pengaman Sosial (JPS) di tengah wabah Covid-19 ini kurang.
Ia meyakini Pemerintah Kota Bengkulu tidak anti kritik, sepanjang itu disampaikan dengan data dan fakta. “Pada prinsipnya Pemkot Bengkulu sangat menghargai setiap masukan dan kritikan dari publik atau masyarakat, sepanjang itu disampaikan dengan itikad baik, didukung fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Lebih lanjut Agustam mengajak semua pihak untuk saling bahu-membahu melawan Covid-19, bukan menggiring opini dengan asumsi yang cenderung ‘liar’.
“Di tengah mengganasnya wabah Covid-19 yang berdampak buruk pada kehidupan masyarakat, mari kita saling bahu-membahu, mari kita hormati kerja keras jajaran pemkot, TNI, Polri, Kejaksaan, wartawan, relawan, yang sudah bersinergi bekerja siang dan malam menyalurkan beras dan mie untuk warga. Bahkan hari Sabtu dan Minggu pun mereka tetap bekerja membagikan bansos ke masyarakat tanpa mengenal libur,” pungkasnya.
Sebelumnya, publik Bengkulu sempat heboh dengan foto beras dalam kemasan yang kurang 5 ons dari jumlah seharusnya. Foto tersebut diposting oleh akun Facebook Awang Konaevi pada Kamis, 21 Mei 2020, dan banyak dikomentari dan dibagikan pengguna Facebook lainnya.
Dalam postingannya itu, Awang juga menyertai caption (keterangan) yang berisikan tentang asumsi kerugian hingga miliaran rupiah. Ia juga menjelaskan, foto tersebut merupakan dokumen kegiatan pembagian beras dan mie di RT 22 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati. Namun belakangan postingan tersebut telah dihapus oleh pemilik akun.
Saat dikonfirmasi Awang tetap bersih keras apa yang dipostingannya itu benar dan bukan hoax. Padahal pada saat beras itu ditimbang oleh warga, ia sendiri tidak ada di lokasi dan tidak melihat langsung. Sebab ia hanya dapat foto dari ketua RT 22 dan ia langsung mempostingnya.
“Saya dapat informasi dari warga RT 22, kebetulan saya juga tinggal di sana. Informasinya ada beras yang saat ditimbang ternyata kurang. Saya juga dapat foto dari ketua RT dan pada saat beras itu ditimbang banyak saksinya yang melihat,” ujar Awang dihubungi via telpon.
Sementara itu, Ketua RT 22, Rijal saat dikonfirmasi mengatakan memang benar dirinya yang memfoto saat ada warga yang menimbang beras. Ia juga mengakui ada beras yang kurang. Namun, ia tidak bisa menyebutkan siapa warga yang menerima beras yang kurang itu.
“Sebenarnya warga saya itu spontan saja ingin menimbang beras sebelum dibagikan. Memang ada yang kurang 5 ons tapi sebetulnya tidak dipersoalkan. Warga tidak sampai ingin minta diganti. Semua warga tetap menerima beras itu. Saya tidak ingat lagi beras yang sempat ditimbang itu diserahkan ke siapa karena sudah dibagikan semua,” jelas Rijal.
Jumat pagi, pihak Pemkot Bengkulu bersama pihak Bulog menemui langsung Awang dan Ketua RT 22 di rumah Ketua RT didampingi Bhabinkamtibmas.
Ketua RT dan Awang mendengarkan langsung penjelasan baik dari pihak Bulog maupun pihak Pemkot Bengkulu. Dalam pertemuan sekaligus mediasi itu, Awang mengatakan bahwa cuma ada satu karung beras yang takarannya kurang 5 ons saat dilakukan penimbangan.
Pihak Pemkot Bengkulu dan pihak Bulog mengatakan, kalaupun misalnya itu benar (ada kekurangan) itu bukan kesengajaan tapi kemungkinan terjadi karena ada benang karung yang terlepas.
Plt Satpol PP Kota Bengkulu Saipul Apandi berpesan agar ke depan Awang dan masyarakat secara umum apabila ada persoalan-persoalan seperti ini atau yang berkaitan dengan pemerintah agar tidak langsung membuat postingan di media sosial. Tapi koordinasi ke ketua RT, lurah atau camat terlebih dahulu.
“Jangan sampai nama bulog dan pemda kota buruk karena postingan yang belum ada konfirmasi dan klarifikasinya. Karena masalah bantuan yang berkaitan covid ini dipantau oleh seluruh masyarakat dan seluruh pihak,” kata Saipul.
Ia juga menjelaskan bahwa laporan sekecil apapun dari masyarakat pasti akan respon.
Kabid Komersil Bulog Kanwil Bengkulu Guslindawati saat memberikan keterangan mengatakan apabila terbukti bahwa ada beras yang kurang 5 ons itu kemungkinan besar karena benang karungnya lepas.
“Bisa jadi tercecer, benang terbuka karena berasnya banyak, yang mengerjakannya juga banyak orang. Tapi katanya tadi kan cuma 1 karung yang kurang,” demikian Guslindawati.
Sumber media center Kota Bengkulu
