Bengkulu, Word Pers Indonesia – Polemik sengatan listrik di Desa Padang Kuas, Kecamatan Kampung Melayu, Bengkulu, kini berubah menjadi saling tuding antar lembaga besar. Warga mengaku hidup dalam ketakutan akibat tiga menara Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) milik Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara Teluk Sepang. Sementara, pihak PLTU melalui PT. Tenaga Listrik Bengkulu (TLB) justru menyalahkan PLN dan warga atas insiden berulang itu.
Surat instruksi Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, yang meminta PT. TLB meninjau kembali keberadaan tiga tower SUTT di sekitar pemukiman, seolah diabaikan. Dalam surat itu, gubernur menegaskan bahwa keberadaan jaringan listrik tegangan tinggi tersebut telah menimbulkan kerugian ekonomi dan rasa cemas di tengah masyarakat, bahkan beberapa warga dilaporkan tersengat listrik saat beraktivitas di sekitar rumahnya.
Namun, PT. TLB bersama tim ahli petir dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam laporan pemantauannya menyatakan bahwa SUTT Teluk Sepang tidak menimbulkan dampak berbahaya. Mereka menuding bahwa kerusakan listrik dan sengatan yang terjadi adalah akibat kesalahan sistem pentanahan warga dan tanggung jawab PLN.
“Hasil pemantauan itu tidak benar. Fakta di lapangan menunjukkan warga yang memiliki sistem penangkal petir pun tetap mengalami kerusakan alat listrik. Jadi, bagaimana bisa disalahkan ke warga atau PLN?” tegas Asnatul Aini, warga Desa Padang Kuas, saat ditemui media, Senin (27/10/2025).
Sementara itu, Kanopi Hijau Indonesia, lembaga lingkungan yang sejak awal mengawal kasus ini, menyentil keras sikap PT. TLB dan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
“PT. TLB sengaja mengabaikan surat instruksi gubernur. Tidak ada tindakan nyata mereka untuk meninjau jaringan SUTT yang jelas-jelas meresahkan masyarakat. Ini bentuk pengabaian keselamatan publik,” ujar Cimbyo Layas Ketaren, Tim Pemantau Kanopi Hijau Indonesia, kepada wartawan, Jumat (31/10/2025).
Cimbyo juga menuding pemerintah daerah belum menjadikan keselamatan warga sebagai prioritas utama.
“Keselamatan warga seharusnya nomor satu. Tapi sampai hari ini, surat gubernur tidak dikawal secara serius. Warga dibiarkan hidup di bawah ancaman listrik tegangan tinggi tanpa perlindungan,” ujarnya geram.
Hingga berita ini diterbitkan, PT. TLB maupun manajemen PLTU Teluk Sepang belum memberikan tanggapan resmi atas hasil investigasi bersama ITB maupun tudingan warga dan lembaga lingkungan.
Sementara itu, masyarakat Padang Kuas masih menunggu langkah nyata pemerintah dan aparat terkait. “Kami hanya ingin hidup tenang, tanpa takut setiap kali hujan turun atau petir menyambar,” kata Asnatul lirih.
Kasus ini menjadi ironi di tengah gembar-gembor pembangunan energi ramah dan aman. Di Bengkulu, “rumah rakyat” kini berdampingan dengan tower listrik raksasa—dan setiap kilatan arusnya bisa jadi ancaman nyawa.(SA)
Editor: Redaksi
