Jakarta, Word Pers Indonesia – Dokter Ali Mahsun ATMO, M. Biomed, menyuarakan keprihatinan mendalam terkait penolakan kebijakan naturalisasi dan kedatangan dokter asing yang berdampak pada pencopotan Prof. BUS dari posisi Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair). Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa insiden ini bukan hanya melukai harga diri bangsa, tetapi juga mencabik-cabik kedaulatan kesehatan Indonesia.
“Kekuasaan tidak boleh sewenang-wenang, masih ada hukum Tuhan,” ujar dr Ali Mahsun, mengutip Wasiat Raden Wijaya Raja I Majapahit. “Prahara di FK Unair adalah cambuk bagi harga diri dan martabat bangsa Indonesia.”
Kebijakan Naturalisasi dan Dokter Asing Melukai Bangsa
Dokter Ali Mahsun, seorang ahli kekebalan tubuh yang telah mendampingi ekonomi rakyat sejak 2011, menegaskan bahwa kebijakan naturalisasi dan kedatangan dokter asing melecehkan harga diri dan martabat bangsa Indonesia. Menurutnya, kebijakan ini juga merobek kedaulatan kesehatan Indonesia, yang merupakan bagian integral dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
“Prahara FK Unair adalah wujud nyata ‘politik kekuasaan dan divide et impera’ di dunia perguruan tinggi,” lanjut dr Ali. “Ini sangat membahayakan masa depan Indonesia, menyangkut harga diri dan martabat bangsa serta kedaulatan kesehatan kita.”
Desakan kepada Presiden Jokowi
Menyadari urgensi situasi ini, dr Ali Mahsun mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil tindakan. Meskipun telah mengirimkan surat terbuka pada 3 Juli 2024, ia merasa perlu untuk menegaskan kembali empat poin penting:
- Batalkan Kebijakan Naturalisasi dan Kedatangan Dokter Asing: Kebijakan ini dianggap melukai dan melecehkan rakyat serta bangsa Indonesia.
- Kembalikan Hak Kebebasan Berpendapat dan Kedaulatan Dunia Perguruan Tinggi: Dunia perguruan tinggi harus tetap menjadi wadah kebebasan berpikir dan berpendapat.
- Pulihkan Harkat dan Martabat Prof BUS: Sebagai Dekan FK Unair, Prof BUS harus mendapatkan kembali posisinya dan dihormati atas kontribusinya.
- Panggil Rektor dan Dekan Fakultas Kedokteran se-Indonesia: Pertemuan ini penting untuk menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan Civitas Akademika serta menghindari ‘politik kekuasaan dan divide et impera.’
“Kami mendesak Presiden Jokowi untuk turun tangan dan memanggil Mendikbudristek dan Menkes RI,” pungkas dr Ali Mahsun, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS). “Kebijakan ini bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga tentang martabat dan kedaulatan bangsa.”
Penolakan terhadap kebijakan naturalisasi dan kedatangan dokter asing ini mencerminkan kekhawatiran yang mendalam dari masyarakat akademis dan profesional medis di Indonesia, menegaskan pentingnya langkah-langkah tegas untuk menjaga kedaulatan dan integritas bangsa.(Red/Relisa/Keris)
