AMPI Murka! Dinsos Mukomuko Disorot Lamban Tangani Banjir, Kebakaran hingga ODGJ—Desak Evaluasi Total
Mukomuko, Word Pers Indonesia — Kinerja pelayanan sosial di Kabupaten Mukomuko kembali menjadi sorotan tajam. Lambannya respons penanganan bencana banjir, kebakaran, hingga penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) menuai kritik keras dari berbagai pihak, termasuk organisasi kepemudaan.
Ketua AMPI Mukomuko, Saprin Efendi, secara terbuka melontarkan kritik pedas terhadap kinerja Dinas Sosial dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum menunjukkan kepekaan dan kecepatan dalam merespons kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah tidak boleh lambat. Harus hadir cepat dan tepat. OPD jangan hanya bekerja administratif, tapi harus peka terhadap kondisi di lapangan,” tegas Saprin Efendi, Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, masyarakat saat ini tidak lagi bisa menunggu birokrasi yang berbelit. Pelayanan publik dituntut lebih sigap, responsif, dan mampu menjawab persoalan secara nyata, terutama dalam kondisi darurat seperti bencana dan penanganan sosial.
“Jangan tunggu masalah membesar. Harus aktif melihat, memahami, dan langsung bertindak sesuai kewenangan,” tambahnya.
Kritik Saprin tak berhenti di situ. Ia menilai lambannya penyaluran bantuan sosial mencerminkan lemahnya koordinasi antar OPD, khususnya di sektor sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat rentan.
Bahkan, ia secara tegas menyampaikan ultimatum terhadap pimpinan dinas yang dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya secara optimal.
“Kalau memang tidak mampu, lebih baik gentleman untuk mundur. Ini soal pelayanan masyarakat, bukan sekadar jabatan,” tegasnya.
Saprin juga mengingatkan bahwa visi-misi kepala daerah tidak akan tercapai jika OPD bekerja tanpa kepekaan dan kecepatan.
Di sisi lain, pihak teknis Dinas Sosial Mukomuko memberikan klarifikasi terkait keterlambatan tersebut. Mereka menyebut adanya faktor teknis berupa penyesuaian anggaran yang menjadi penyebab utama.
“Keterlambatan penyaluran bantuan disebabkan adanya pergeseran anggaran serta proses sinkronisasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Saat ini masih dalam tahap penyelesaian administrasi penggunaan anggaran,” jelas perwakilan tim teknis Dinsos.
Meski demikian, pihaknya memastikan bahwa bantuan tetap menjadi prioritas, sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
“Insyaallah, perhatian kepada masyarakat tetap kami utamakan. Terima kasih atas masukan dan pengingatnya,” tambahnya.
Menanggapi polemik tersebut, Wakil Bupati Mukomuko dikabarkan akan segera memanggil Kepala Dinas Sosial untuk meminta penjelasan langsung terkait lambannya penanganan di lapangan.
Langkah ini dinilai sebagai sinyal serius dari pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja OPD, khususnya yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Kasus ini menjadi cermin bahwa kecepatan dan ketepatan respons pemerintah bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Di tengah dinamika masyarakat yang semakin kritis, birokrasi dituntut tidak hanya bekerja, tetapi juga hadir dan dirasakan.
Publik kini menanti, apakah kritik tajam ini akan berujung pada perbaikan nyata, atau kembali berlalu tanpa perubahan berarti?
Reporter: Bambang.S
Editor: Anasril
