Tulungagung, WOrd Pers Indonesia – Sempat tersandung insiden diare massal yang menimpa ratusan pelajar, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanjungsari 1, Kabupaten Tulungagung, kini kembali mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Terbitnya kembali sertifikat tersebut menjadi babak baru bagi dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu setelah sebelumnya izin kelayakan higiene sanitasinya dicabut menyusul dugaan kontaminasi bakteri pada makanan yang didistribusikan kepada siswa.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan (Dinkes) Tulungagung, Mamik Hidayah, membenarkan bahwa proses pengajuan ulang SLHS SPPG Tanjungsari 1 telah dilakukan sejak bulan lalu.
“Permohonan ulangnya masuk sekitar bulan lalu, mengingat pada November ini kami memang tidak memproses pengajuan SLHS baru,” ujar Mamik, Sabtu (21/11/2026).
Ia menjelaskan, penerbitan kembali SLHS bukan sekadar memperbarui dokumen administrasi. Pengelola SPPG wajib mengulang seluruh prosedur pengajuan dari awal, mulai pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS), pemeriksaan kelengkapan berkas, hingga verifikasi langsung ke lokasi dapur.
Dalam pemeriksaan tersebut, tim Dinkes mengevaluasi sejumlah aspek penting yang berkaitan dengan keamanan pangan. Di antaranya instalasi pengolahan air limbah (IPAL), kebersihan dan higiene penjamah makanan, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) pengolahan makanan.
Menurut Mamik, hasil pemeriksaan lapangan juga menjadi dasar pemberian rekomendasi perbaikan terhadap fasilitas yang belum memenuhi persyaratan.
“Bulan kemarin kami sudah turun melakukan verifikasi lapangan. Setiap pengajuan pasti ditemukan catatan kekurangan yang wajib dibenahi sesuai rekomendasi sebelum dinyatakan layak,” jelasnya.
Setelah seluruh catatan perbaikan dipenuhi dan dinyatakan memenuhi persyaratan, Dinkes Tulungagung akhirnya menerbitkan kembali SLHS untuk SPPG Tanjungsari 1.
Meski demikian, keluarnya sertifikat tersebut bukan berarti pengawasan terhadap keamanan pangan boleh mengendur. Evaluasi dan pemantauan berkala tetap diperlukan agar standar kebersihan dapur, proses pengolahan, hingga distribusi makanan benar-benar terjaga.
Mamik menyebut, dari total 133 SPPG yang saat ini beroperasi di Tulungagung, hanya dua unit yang masih menjalani proses pembenahan untuk memenuhi persyaratan.
“Sertifikatnya sudah terbit. Dari total 133 SPPG yang beroperasi saat ini, hanya tersisa dua unit yang masih dalam tahap perbaikan,” pungkasnya.
Kasus yang menjerat SPPG Tanjungsari 1 bermula pada 16 September 2026. Saat itu, ratusan pelajar SMKN 1 Boyolangu mengalami diare massal setelah menyantap makanan program MBG yang didistribusikan dari dapur tersebut.
Hasil pemeriksaan laboratorium Satgas MBG Tulungagung kala itu memastikan sampel makanan positif terkontaminasi bakteri. Temuan tersebut kemudian berujung pada pencabutan SLHS SPPG Tanjungsari 1.
Terbitnya kembali sertifikat laik higiene sanitasi kini menjadi momentum penting bagi pengelola untuk membuktikan bahwa standar keamanan pangan benar-benar telah diperbaiki.
Sebab, dalam program pemenuhan gizi bagi pelajar, kualitas makanan bukan hanya soal kecukupan nutrisi, melainkan juga jaminan bahwa setiap hidangan yang sampai ke tangan siswa aman dikonsumsi.
Kepercayaan masyarakat luas terhadap program MBG juga sangat bergantung pada konsistensi pengawasan, kedisiplinan pengelola dapur, serta ketegasan evaluasi dari instansi terkait.
Reporter: Agris
Editor: ANasril
