Jakarta – Analis Sosial Politik dan Komunikasi Kebijakan Publik, Syukron Jamal, menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto dalam merealisasikan visi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun penjara khusus bagi pelaku korupsi.
Syukron menilai bahwa langkah tersebut merupakan bentuk konkret dari komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi yang selama ini menjadi penyakit kronis bangsa. Terlebih, gagasan pembangunan penjara khusus itu mendapat respons positif dari masyarakat yang sudah lama geram terhadap praktik korupsi.
“Keinginan Presiden Prabowo membangun penjara khusus disambut baik oleh publik yang sudah geram dengan para koruptor di negeri ini. Dan Menteri Imipas sudah langsung gerak merealisasikannya. Ini patut kita dukung dan apresiasi,” ujar Syukron kepada media, Kamis (4/4/2025).
Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani (JMM) itu juga menjelaskan bahwa meski Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tidak mengenal istilah penjara khusus, tetapi langkah tersebut tetap dapat diimplementasikan atas dasar asas proporsionalitas, mengingat korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime).
“Korupsi berdampak sangat luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Maka penjara khusus ini akan menjadi shock therapy sekaligus efek jera. Perilaku koruptif ini sudah mendarah daging, dan makin mengerikan jika tidak ada langkah luar biasa,” ujarnya.
Syukron optimistis, keberadaan penjara khusus koruptor dapat menekan angka kejahatan korupsi serta memperkuat komitmen pemerintah untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Ia bahkan membandingkan dengan langkah tegas pemerintah El Salvador dalam menangani kejahatan gangster dan narkoba.
“Kita bisa belajar dari El Salvador. Sejak 2022, mereka bangun penjara khusus super ketat, dan tingkat kejahatan langsung menurun drastis. Kini, El Salvador disebut negara teraman di Amerika Tengah. Ini bisa jadi inspirasi untuk Indonesia,” jelas Syukron yang juga mengajar di Universitas Pancasila dan Universitas Islam Depok.
Sebelumnya, Menteri Imipas Agus Andrianto mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan tiga lokasi potensial untuk pembangunan Lapas super-maximum security di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan.
“Bapak Presiden bercita-cita membangun Lembaga Pemasyarakatan modern, super-maximum security di pulau terpencil. Saat ini kami sedang memilih lokasi yang tepat,” ujar Agus Andrianto saat menghadiri acara pemberian remisi khusus di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jumat (28/3/2025).
“Kami sudah koordinasi dengan Menteri Kehutanan dan satu lokasi di Jawa Barat sudah kami dapatkan. Kami juga meminta lahan di Jawa Timur dan Kalimantan,” tegasnya.
Dengan langkah strategis ini, pemerintahan Prabowo dinilai sedang membentuk tonggak baru dalam perang terhadap korupsi—bukan sekadar wacana, tetapi realisasi nyata demi Indonesia yang bersih dan berkeadilan. (*)
