Catatan Kritis Demokrasi Jelang Pemilu 2024: Kritik Atas Jembatan Rusak Yang Mengancam Jiwa Rakyat Pelajar
Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma sebagai pelayan rakyat yang dipilih rakyat, harus dituntut rakyat terkait tanggung jawab untuk membangun dan memelihara infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk jembatan rusak. Yang belum lama ini muncul dalam video berdurasi 45 detik yang memperlihatkan beberapa orang pelajar berseragam putih biru yang tengah menggunakan jembatan yang sudah rusak berat, seperti uji nyali menantang nyawa untuk menempuh pendidikan setingkat SMA.
Baca berita lengkapnya di link ini;
https://bengkuluinteraktif.com/menantang-maut-sejumlah-pelajar-di-seluma-titih-jembatan-rusak-yang-tinggal-kerangka
Jika jembatan tersebut sudah tidak layak digunakan dan membahayakan keselamatan, sangat penting bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki atau membangun jembatan pengganti. Terkait jembatan “maut” sepanjang 100 meter yang diperkirakan sudah berumur lebih dari 30 tahun sehingga wajar saja kalau sudah berkarat dan rusak.
Dalam Negara Demokrasi Berfalsafah Pancasila, kedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat dan dilaksanakan untuk kepentingan rakyat.
Pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan rakyat, termasuk penyediaan infrastruktur seperti jembatan yang aman dan berfungsi dengan baik.
Jika Pemerintah Kabupaten Seluma gagal memperhatikan kebutuhan rakyat terkait infrastruktur jembatan dan tidak mengambil tindakan yang memadai untuk memperbaiki jembatan yang rusak, maka dapat dikatakan bahwa mereka telah melanggar tanggung jawab sosial kesejahteraan rakyat.
Tanggung jawab sosial kesejahteraan rakyat adalah prinsip dasar dalam negara demokrasi Pancasila yang menekankan pentingnya pemerintah memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam konteks ini, pemerintah diharapkan untuk mendengarkan aspirasi rakyat, menanggapi kebutuhan mereka, dan memastikan akses yang adil terhadap infrastruktur yang diperlukan, termasuk jembatan yang aman.
Dalam situasi seperti itu, peran kedaulatan rakyat dalam prinsip utama demokrasi, sangat penting dalam memberikan tekanan, menuntut, dan memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memperbaiki jembatan rusak atau membangun jembatan pengganti yang aman dan berfungsi dengan baik. Tujuan utama memberi keadilan pembangunan dan kesejahteraan sosial yang merata bagi semua rakyat tanpa terkecuali.
Karena Tugas utama pemerintah daerah Seluma adalah pembangunan yang mensejahterakan rakyat dalam memberikan aksesibilitas jembatan melayani manusia dengan jalur atau track jembatan yang baik me-manusia-kan rakyat desa.
Itu telah tergambarkan secara umum dalam Selogan MILA BESAMO WUJUDKAN SELUMA ALAP” (Aksesibilitas, Lapangan Kerja, Adat istiadat, dan Perekonomian)
Namun, perlu dicatat bahwa penilaian terhadap apakah pemerintah telah melanggar tanggung jawab sosial kesejahteraan rakyat secara umum atau hanya melanggar soal jembatan rusak tersebut, harus dilakukan dengan melihat lebih banyak informasi dan pemahaman yang komprehensif tentang situasi yang terjadi di Seluma, termasuk kebijakan pemerintah, anggaran, dan rencana infrastruktur pembangunan.
Redaksi
