Oleh: Ryu Bagus
Pemkot Bengkulu akan mengaakan ratusan bazar di beberapa wilayah kota Bengkulu dengan maksud untuk meningkatkan daya beli masyarakat sekitar dan menaikkan perputaran uang di kalangan UMKM kota Bengkulu.
Menurut saya, berapapun banyak bazar tidak akan berpengaruh, kalau cuma untuk menjalankan formalitas program instansi saja tanpa memperhitungkan situasi keuangan masyarakat yang menjadi sasaran dari program tersebut.
Tidak dipungkiri, bazar memang sangat dibutuhkan para UMKM dalam mempromosikan produk mereka dan meningkatkan jumlah pembeli.
Pertanyaannya, apakah masyarakat akan berkunjung lalu menjadi pembeli jika saja mereka tidak ada uang lebih untuk membeli sesuatu yang bukan kebutuhan pokok?
Pemerintah harus berani mengakui bahwa negara GAGAL untuk membuat anak-anak ibu pertiwi sejahtera dan secara jantan mengatakan ekonomi negara sekarang sudah hancur-hancuran ulah kebijakan ‘penjajahan baru yg dilakukan oleh para penghianat bangsa’.
Gaji para PNS dan pekerja non formal sudah tidak cukup lagi utk kebutuhan dari awal hingga akhir bulan. Sementara kewajiban yg dipaksakan pemerintah (pajak yang semakin bertambah jumlah objek yang dikenakan, biaya pendidikan, kesehatan, kebutuhan pokok, TDL, air dan bbm) kepada rakyat sudah pasti HARUS DIKELUARKAN.
Untuk di Bengkulu, yang belanja pada UMKM adalah kelas menengah ke bawah. Sedangkan kita tahu, kalangan menengah sekarang lebih merana kehidupannya dibandingkan dengan kelas bawah. Menurut menteri keuangan diakibatkan oleh air galon.
Kelas atas? Hoho…jangan tanya dan UMKM jangan berharap, mereka lebih senang belanja pada ritel-ritel besar, bahkan lebih senang setiap minggu ke provinsi-provinsi besar, Jakarta contohnya. Jikapun mereka belanja pada saat bazar tersebut, itu cuma sekedar untuk kena blitz kamera wartawan atau dokumen kantor saja.
Hampir tidak ada uang para pejabat tinggi daerah dan orang-orang ‘kaya’ Bengkulu yang disasarkan untuk diputar ke UMKM lokal.
Menurut saya BENAHI DULU gaya belanja kalangan ‘kaya’ yang SOK KAYA, baru bisa koar-koar bikin program utk UMKM.
Karena percuma UMKM ikut bazar, yang ada, mereka sudah mengeluarkan modal banyak (pinjaman), pembeli tidak ada yang akhirnya nambah hutang. Uang penggantipun (transport, uang makan dan honor) sudah tidak pernah lagi diterima oleh UMKM dari pemerintah selaku pengundang mereka.
Sepertinya pemda kota/provinsi harus kembali lagi pada kebijakan ini, supaya agenda pemda sukses, dan para pelaku UMKM tidak merana.
