Kota Bengkulu, WOrd Pers Indonesia – Wajar bila Pemkot Bengkulu mendapat apresiasi dari Kemendagri karena termasuk salah satu pemerintah daerah yang proaktif melakukan upaya konkrit dalam pengendalian inflasi. Pemkot Bengkulu rutin turun ke lapangan (pasar) memastikan harga sembako dan juga membuka operasi pasar murah.
Buktinya, Jelang Idul Fitri Pemkot Bengkulu melalui Dinas Perindusterian dan Perdagangan (Disperindag) berencana akan membuka kembali operasi pasar murah seperti yang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya setiap menjelang hari raya Idul Fitri. Bahkan kali ini jumlah titik pasar murah lebih banyak dari tahun sebelumnya.
Bujang HR selaku kadis perindag Kota Bengkulu membenarkan terkait rencana membuka pasar murah tersebut. Ia mengatakan direncanakan pasar murah akan dibuka di setiap kecamatan, rata-rata perkecamatan terdapat 2 titik lokasi.
“Hari ini kita sudah rapatk terkait rencana pasar murah itu. Nanti pasar murah ada di setiap kecamatan, kita buka 2 titik di setiap kecamatan, ada juga yang 3 titik seperti Kecamatan Kampung Melayu dan Teluk Segara,” jelas Bujang.
Pasar murah itu, kata Bujang rencananya mulai buka per tanggal 1 April sampai 5 April (5 hari). Pasar murah digelar kerjasama antara Pemkot Bengkulu dengan Bulog dan Bank Indonesia (BI).
Dengan digelarnya pasar murah ini, Bujang berharap dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan atau membeli bahan kebutuhan pokok atau sembako dengan harga miring atau lebih murah dari harga yang dijual di pasar. Lebih jauh harapannya bisa menekan inflasi.
Mengenai apresiasi dari Kemendagri terkait pemda yang sudah melakukan upaya konkrit penanganan inflasi, sambung Bujang memang Pemkot Bengkulu selalu rutin melakukan upaya-upaya pengendalian inflasi seperti membuka toko pangan ado galo di pasar minggu, membagi-bagikan sembako program BazNas Kota Bengkulu, operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, dan gerakan menanam dengan memanfaatkan lahan tidur.
Untuk diketahui, berdasarkan data dari Kemendagri, ada sebanyak 214 pemerintah daerah (pemda) yang belum sama sekali melakukan upaya konkrit dalam pengendalian inflasi. Ini tidak termasuk Pemda Kota Bengkulu. Namun untuk di Provinsi Bengkulu ada tiga pemda yang termasuk dalam 214 pemda yang disebut belum melakukan upaya konkrit dalam pengendalian inflasi yakni Kabupaten BS, Kabupaten RL dan Kabupaten Seluma.
Pemda yang disebut belum melakukan upaya konkrit dalam pengendalian inflasi adalah pemda yang sama sekali tidak melaksanakan satu pun dari enam upaya konkrit pengendalian inflasi. (MCKB)
